Diproyeksi melemah pada perdagangan saham | PT Bestprofit Futures Pontianak Investor juga menunggu inflasi Eropa dan persedian minyak Amerika Serikat (AS). "Tingkat inflasi di negara-negara Eropa pun ikut menjadi perhatian serta stok persediaan minyak di AS pada minggu depan," kata dia.Lanjar memperkirakan IHSG berada support 5.285 dan resistance 5.400 pada pekan ini.Saham rekomendasi Lanjar saham PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM), PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA). Sebelumnya IHSG telah melemah 0,39 persen pada pekan lalu ke posisi 5.350,93. Seiring IHSG tertekan, kapitalisasi pasar saham BEI susut 0,39 persen menjadi Rp 5.811 triliun dari posisi Rp 5.834 triliun.Rata-rata nilai transaksi alami perubahan 3,23 persen menjadi Rp 8,37 triliun pada pekan ini dari Rp 8,65 triliun sepekan sebelumnya. Investor asing juga mencatatkan aksi jual mencapai Rp 975 miliar pada pekan lalu. Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan saham selama sepekan. Sejumlah sentimen dalam negeri dan luar negeri akan pengaruhi laju IHSG.Analis PT Reliance Securities Lanjar Nafi mengatakan, sentimen domestik dan global menyertai pergerakan IHSG. Dari domestik, dipengaruhi oleh indeks kepercayaan konsumen. Lihat Juga : IHSG Dibuka Menguat meski Mayoritas "Pekan depan beberapa sentimen dari data tingkat kepercayaan konsumen," kata dia di Jakarta, Senin (20/2/2017).Dari global, pelaku pasar tengah menunggu kinerja sektor manufaktur Eropa. Kemudian, memperhatikan pertemuan FOMC untuk melihat prospek kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) atau the Federal Reserve."Aksi tunggu investor terhadap hasil pertemuan FOMC di AS guna melihat prospek suku bunga AS," ungkap dia. Sesi Pagi, IHSG Naik 16,34 Poin | PT Bestprofit Futures PontianakMenanggapi pergerakan indeks, Analis PT Asjaya Indosurya Securities, William Suryawijaya menjelaskan, gerak indeks yang tengah terkoreksi wajar sejak beberapa hari terakhir bisa dimanfaatkan investor dengan mengakumulasi saham pilihan karena pola kenaikan akan terjadi dalam jangka panjang. "Jika berbicara investasi jangka panjang, laju IHSG yang masih memiliki pola uptrend, maka momentum koreksi seperti ini masih dapat dimanfaatkan untuk melakukan akumulasi pembelian secara bertahap," kata William. Pada hari ini, William memproyeksikan, indeks berpotensi untuk menguji level support terdekat pada posisi 5.336. Jika support ini tidak mampu dipertahankan, potensi pergerakan IHSG akan kembali menurunkan rentang konsolidasi. Meski demikian, sambung William, dengan melihat kondisi ekonomi domestik yang masih terkendali, maka target resiten terdekat pada level 5,417 tetep berpeluang ditembusPada sesi pagi perdagangan hari ini indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penguatan. IHSG mampu bertahan ditengah upaya konsolidasi ditengah hadirnya berbagai sentimen domestik. IHSG pada perdagangan pagi Senin 20 Februari 2017 naik 16,34 poin atau 0,31 persen dengan berada pada 5.367. JII naik 1,75 poin. LQ45 naik 2,30 poin.Volume perdagangan sebanyak 3,7 miliar lembar saham dengan nilai Rp831 miliar. 172 saham naik, 75 saham turun, 90 saham tak bergerak dan 239 saham tak diperdagangkan. Sektor yang mendukung laju indeks adalah sektor pertambangan dan aneka industri dengan penguatan sebanyak 10,75 poin dan 10,87 poin. Sektor yang melemah adalah industri dasar dengan pelemahan sebanyak 0,98 poin.. IHSG Berpeluang Koreksi, Awasi Saham Pilihan Ini | PT Bestprofit Futures PontianakSementara itu, Analis PT Reliance Securities Lanjar Nafi menuturkan, IHSG berpotensi tertekan di awal pekan. Melihat secara teknikal, IHSG masih berada di posisi melemah dengan pergerakan negatif yang mengarah pada area jenuh jual."IHSG akan bergerak di kisaran 5.285-5.400," kata dia.Untuk rekomendasi saham, Reza memilih saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Ciputra Development Tbk (CTRA), dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA).
Sedangkan William memilih saham PT Jasa Marga Tbk (JSMR), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI) untuk dicermati pelaku pasar. Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi melemah pada perdagangan saham awal pekan ini.Analis PT Asjaya Indosurya Securities, William Suryawijaya menuturkan, IHSG berpotensi menguji level support 5.336. Sedangkan target level resistance berada di level 5.417 pada awal pekan ini. "Jika level support IHSG tidak mampu dipertahankan maka potensi gerakan akan membali menurunkan rentang konsolidasi," ujar William dalam ulasannya, Senin (20/2/2017).Ia menuturkan, bila ada momentum koreksi, pelaku pasar dapat memanfaatkan momen itu untuk akumulasi beli secara bertahap.Sementara itu, Analis PT Binaartha Sekuritas Reza Priyambada menuturkan, IHSG berpotensi naik. IHSG akan bergerak di kisaran 5.367-5.384. Bestprofit
0 Comments
PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia terus bergulir | PT Bestprofit Futures Jambi Selain itu, diterbitkan juga Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017. Dalam aturan itu, perusahaan bisa melakukan ekspor jika berkomitmen mau membangun smelter dalam jangka lima tahun.Imbasnya, Freeport dilarang melakukan aktivitas ekspor mineral konsentrat mulai 12 Januari 2017. Sebabnya, perusahaan belum membangun pabrik pemurnian atau smelter. Pada 12 Januari 2017, saham Freeport turun tajam 3,78 persen ke 15,27 dolar AS per saham dari hari sebelumnya sebesar 15,87 dolar AS per saham. Ini menunjukkan larangan ekspor langsung berdampak pada pergerakan sahamnya.Sejak 12 Januari hingga hari ini, pergerakan saham Freeport memang dalam tren turun dengan penurunan rata-rata 2,36 persen. Pergerakannya juga berkisar di level 14,91-17,02 dolar AS per saham. Polemik antara PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia terus bergulir, karena Freeport menyatakan menolak mengubah statusnya dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Menurut perusahaan tambang yang bermarkas di Amerika Serikat tersebut, perubahan status ini memberatkan perusahaan karena harus membayar pajak lebih banyak dan pelepasan saham (divestasi) ke pemerintah Indonesia hingga 51 persen. Lihat Juga : Bos Freeport McMoran Langsung Datang Permasalahan ini ternyata cukup berdampak pada kinerja saham Freeport-McMoRan Inc, induk usaha Freeport Indonesia yang tercatat di bursa New York Stock Exchange (NYSE). Pada penutupan perdagangan Jumat (18/2), saham dengan kode FCX ini merosot 1,06 persen ke level 14,91 dolar AS per saham. Ini merupakan titik terendah saham Freeport sejak diberlakukannya larangan ekspor mineral konsentrat pada 12 Januari 2017. Pasalnya, pemerintah menerbitkan PP Nomor 1 Tahun 2017, yang mewajibkan perusahaan tambang termasuk Freeport harus mengubah status dari KK menjadi IUPK. Bos Besar Freeport Tolak IUPK | PT Bestprofit Futures Jambi"Sedangkan Freeport-McMoRan telah menerima USD108 miliar dalam bentuk dividen. Pajak, royalti, dividen di masa mendatang yang akan dibayarkan kepada pemerintah hingga 2041 diperkirakan melebihi USD40 miliar," tuturnya di Fairmont Hotel, Jakarta, Senin (20/2/2017). Atas dasar tersebut, orang nomor satu Freeport ini menyayangkan keputusan pemerintah melalui aturan baru perizinan ekspor konsentrat dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017. Padahal, kata Richard, selama ini hukum Indonesia mencerminkan prinsip hukum yang diterima secara internasional. Sesuai kebijakan pemerintah, Freeport yang sebelumnya mengacu kepada KK, diharuskan beralih ke bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). "Bahwa suatu kontrak memaparkan UU bagi pihak-pihak yang berkontrak tersebut dan kontrak tidak dapat diubah atau diakhiri secara sepihak, meskipun berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang diterbitkan kemudian," tandasnya. Seperti diketahui, pasca-mundurnya Presiden Freeport Indonesia Chappy Hakim, Richard C Adkerson datang ke Indonesia dan menggelar media briefing terkait kelanjutan investasi PT Freeport Indonesia di Indonesia. Richard didampingi, Dewan Penasihat Chappy Hakim dan Juru Bicara Freeport Indonesia Riza Pramata. Chappy Hakim baru saja mengundurkan dari jabatannya sebagai Presiden Direktur Freeport Indonesia, namun lantaran dirinya masih bekerja di Freeport, Chappy turut hadir pada acara ini.Presiden Direktur Freeport McMoran Inc Richard C Adkerson mendatangi Indonesia. Pada kesempatan tersebut, dia menegaskan bahwa izin operasi yang sah bagi PT Freeport Indonesia adalah Kontrak Karya (KK). Pasalnya, dalam UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara tahun 2009 menyatakan bahwa KK tetap sah berlaku selama jangka waktunya. Menurut Richard C Adkerson, berdasarkan perizinan KK, Freeport Indonesia telah melakukan investasi sebesar USD12 miliar dan sedang melakukan investasi sebesar USD15 miliar guna mengembangkan cadangan bawah tanah. Tak hanya itu, Freeport Indonesia juga telah membangun suatu kegiatan usaha dengan 32.000 tenaga kerja Indonesia. Berdasarkan KK yang telah dijalankan sejak 1991, Richard menyebut, pemerintah Indonesia telah menerima 60% manfaat finansial langsung dari operasi perusahaan tambang, seperti dari pajak, royalti, dan dividen yang telah dibayarkan dengan jumlah melebihi USD16,5 miliar. Bos Besar Freeport Tak Mau Cerai dari Aturan Lama | PT Bestprofit Futures Jambi"Kami tidak dapat melepaskan hak-hak hukum yang diberikan oleh Kontrak Karya (KK) yang merupakan dasar dari kestabilan dan perlindungan jangka panjang bagi perusahaan dan vital terhadap kepentingan jangka panjang para pekerja dan para pemegang saham," tutur Presiden Direktur Freeport McMoran Inc, Richard C Adkerson, di Fairmont Hotel, Jakarta, Senin (20/2/2017).
Namun, lanjut Richard, pemerintah meminta agar Freeport mengakhiri Kontrak Karya 1991 agar memperoleh suatu izin operasi yang tidak pasti dan persetujuan ekspor jangka pendek. Maka dari itu, hal ini harus dirundingkan karena KK yang digunakan Freeport telah digunakan lebih dari 50 tahun. "Kami ingin kepastian hukum dan fiskal sangat penting bagi PTFI untuk melakukan investasi modal skala besar berjangka panjang yang diperlukan untuk mengembangkan cadangan kami di lokasi terpencil operasi kami di Papua," tuturnya. Freeport McMoran Inc menegaskan, Freeport Indonesia berpegangan pada UU Pertambangan Mineral dan Batubara 2009 yang menyatakan bahwa Kontrak Karya (KK) tetap sah berlaku selama jangka waktunya. Dengan hal tersebut maka Freeport akan berpegang pada izin KK bukan IUPK, sebagaimana telah dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017. Best profit PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) mendapatkan suntikan dana | PT Bestprofit Futures Equity "Harapan PINA bisa lebih cepat, saya butuhnya Rp 30 triliun sekarang secara kumulatif baru mendapat Rp 10 triliun kurang Rp 20 triliun," tambahnya.Choliq mengungkapkan, dengan mendapatkan tambahan modal dari PINA, maka porsi saham induk terdilusi sekitar 29 persen. Sebab skema penambahan modal tersebut berbentuk investasi langsung. "Taspen dan SMI persented kepemilikan dengan setor total Rp 3,5 triliun, mereka berdua mendapat 29 persen kepemilikan di Waskita Toll Road (WTR)," tambah Choliq.Dengan skema investasi langsung tersebut, Waskita mendapatkan investor baru. Porsi saham sebesar 29 persen secara langsung berpindah ke PT SMI dan Taspen yang menyuntikkan modalnya ke Waskita. Lihat Juga : Presiden Jokowi usai meresmikan Tol Pejagan-Pemalang PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) mendapatkan suntikan dana melalui skema pembiayaan non APBN. Skema tersebut adalah Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PlNA).Dengan menggunakan skema pembiayaan ini, Waskita akan menyelesaikan total jarak jalan tol yang akan dibangun sepanjang 1000 km di seluruh Indonesia. "Jadi kalau tadi dari KPBU targetnya kan 1060 km, Waskita lebih dari itu. Sampai akhir 2018, Waskita saja lebih dari 1000 kilo selesai. Berapa tepatnya? Lebih dari seribu," ujar Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Choliq seperti ditulis Sabtu (18/2).Melalui suntikan modal PINA, Choliq mengatakan baru mendapat Rp 10 triliun dari total keperluan anggaran mencapai Rp 30 triliun. APBN Tak Bisa Jadi Andalan Proyek Infrastruktur | PT Bestprofit Futures EquityWaskita Toll Road sendiri saat ini memiliki konsesi 15 ruas jalan tol. Sebanyak delapan ruas jalan tol berada di Pulau Jawa sepanjang 408,41 kilometer (km) dan lima ruas merupakan ruas tol Trans Jawa sepanjang 305,27 km."Pembebasan lahan untuk proyek ini sudah mencapai 68 persen, konstruksi rata-rata sudah 40 persen. Lalu untuk beberapa ruas sudah lebih dari 90 persen," ungkap Bambang, Jumat (17/2). Lebih lanjut Bambang menjelaskan, pemerintah sengaja membentuk empat kriteria untuk jenis proyek yang layak mendapatkan pembiayaan dari skema PINA.Empat kriteria tersebut yakni, mendukung percepatan target prioritas pembangunan nasional, memiliki manfaat ekonomi dan sosial, memiliki kelayakan komersial, dan memenuhi kriteria kesiapan. Menteri Perencanan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebaiknya tidak dijadikan patokan dalam pendanaan dari pembangunan proyek infrastruktur.Salah satu mekanisme yang dapat dimanfaatkan dalam menyokong biaya pembangunan infrastruktur yakni, Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). Bambang menyebut, skema ini akan melengkapi skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP). "Jangan hanya gara-gara APBN, ada proyek mangkrak," imbuh Bambang.Melalui program PINA, sambung Bambang, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero) telah memberikan pembiayaan kepada PT Waskita Toll Road sebesar Rp3,5 triliun. Hal ini dilakukan untuk melengkapi kebutuhan ekuitas pada tahap awal. Infrastruktur di Daerah Harus Libatkan Kontraktor Kecil | PT Bestprofit Futures EquityLebih lanjut, kata Jokowi, untuk mendorong peran Badan Usaha dalam percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah melalui Bappenas telah menetapkan Daftar Rencana Proyek KPBU Tahun 2017. Pemerintah juga telah membentuk kantor bersama guna mempercepat proses koordinasi proyek-proyek KPBU.
Ia pun berpesan agar tiap kementerian dan lembaga terus bersinergi dalam memanfaatkan skema pendanaan KPBU. "Ini akan saya ikuti terus, saya akan pantau terus, dan saya akan evaluasi terus. Apa hambatannya, apa tidak baiknya, sehingga bisa kita perbaiki," ujar Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar pembangunan infrastruktur di daerah-daerah melibatkan para kontraktor kecil yang berada di daerah, serta melibatkan para pelaku usaha kecil menengah (UKM) lainnya. Melalui keterlibatan para pengusaha kecil ini Jokowi berharap akan tercipta pemerataan ekonomi. "Saya titip, pembangunan infrastruktur itu, terutama di daerah, libatkan kontraktor-kontraktor kecil yang ada di daerah, libatkan kontraktor-kontraktor yang ada di daerah, libatkan UKM-UKM yang ada di daerah agar mereka mendapatkan kue-kue ekonomi. Sehingga, kembali lagi saya sampaikan, pemerataan itu harus terjadi," kata Jokowi dalam acara Financial Close Pembiayaan Proyek Investasi Non Anggaran Pemerintah, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/2). PT Bestprofit Sejauh ini yang ada dalam pipeline | PT Bestprofit Futures Pusat "Sejauh ini yang ada dalam pipeline, untuk jalan tol perkirannya senilai investasinya Rp 300 triliun," sebutnyaKemudian untuk pelabuhan, terutama 7 hub utama. Kira-kira sekitar Rp 70 triliun. Ada juga, proyek pembangunan kilang minyak, sekitar Rp 200 triliun. "Jadi sekarang ini yang ada dalam pipeline sekitar Rp 570 triliun. Ini yang akan kita dorong tanpa harus menggunakan APBN," sambung dia. Nilai tersebut, kata Bambang bisa saja bertambah karena angka tersebut disusun dari perhitungan awal proyek yang tendernya akan dimulai tahun ini."Tahun ini baru mulai, kepada proses penyiapan tendernya, kemudian proses penyiapan menjadi proyek PINA. Tapi sebagian besar selesainya kan sekitar 4 tahun lagi. Tapi yang terpenting dalam pipeline ada sekitar Rp 570 triliun yang bisa diinvestasikan oleh siapapun. BUMN maupun investor swasta," tandas dia. Pembangunan infrastruktur di tanah air saat ini terbilang sangat mendesak untuk mendorong percepatan pemerataan ekonomi secara nasional. Sayangnya, proyek-proyek yang direncanakan tidak akan bisa terlaksana bila hanya mengandalkan pendanaan pemerintah. Lihat Juga : Pemerintah Harus Genjot Infrastruktur Luar Pulau Jawa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengatakan, ada sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang akan diarahkan untuk dikerjakan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Dalam proyek strategis nasional, nanti ada bagian yang lewat PINA (Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah), yang enggak perlu campur tangan dari anggaran pemerintah," kata Bambang usai acara Financial Closing Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) dan Launching PPP Book 2017 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/2/2017).Proyek-proyek tersebut, kata Bambang terdiri dari berbagai sektor infrastruktur dari mulai jalan tol hingga pembangunan pembangkit listrik yang total nilainya mencapai Rp 570 triliun. PINA Perkaya Skema Investasi Infrastruktur | PT Bestprofit Futures PusatKuncahyo mengatakan, pihaknya sudah meneken pembangunan jalan tol sepanjang 1.850 kilometer yang di dalamnya juga termasuk ruas-ruas jalan tol tercantum dalam proyek strategis nasional (PSN). Ia mengungkapkan, target PINA masih untuk menjangkau kewajiban 1.060 kilometer, karena kalau 1.850 kilometer hasil (return) investasinya marginal. Kuncahyo berharap, PINA mampu menggeser ke marginal. "Tol Trans Sumatra semuanya marginal," terang dia. Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, saat ini program PINA telah berhasil mendorong pembiayaan tahap awal sembilan ruas jalan tol senilai Rp70 triliun, di mana lima di antaranya adalah Tol Trans Jawa. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat menyambut baik program Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA). Program ini diyakini dapat memperkaya skema investasi pembangunan infrastruktur di Indonesia."PINA memperkaya skema investasi, dan saat ini kondisi kami sangat membutuhkan skema pembiayaan," kata Anggota BPJT, Kuncahyo, dalam acara lokakarya di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, Jumat. Skema PINA ini melengkapi skema kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur. Meskipun, KPBU melibatkan swasta, tetapi tetap masih ada unsur pemerintah yang berkomitmen menyediakan layanan pro-rakyat dan memegang kendali tarif. Sejak jalan tol pertama beroperasi di Indonesia pada 1978 - 2014, BPJT mengatur sepanjang 850 kilometer jalan tol. Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah memberi target kepada BPJT membangun 1.060 kilometer jalan tol hingga 2018. Dapen dan Asuransi Bisa Ikut Bangun Infrastruktur Rp 570 T | PT Bestprofit Futures PusatMenurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, program PINA digulirkan untuk melengkapi skema proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Proyek infrastruktur yang masuk pipeline bernilai Rp 570 triliun.“Rinciannya jalan tol Rp 300 triliun, tujuh pelabuhan hub internasional Rp 70 triliun, dan dua kilang minyak Rp 200 triliun,” ujar dia di Jakarta, Jumat (17/2).
Bambang Brodjo menjelaskan, tujuh pelabuhan hub internasional merupakan proyek yang digarap PT Pelabuhan Indonesia/Pelindo (Persero). Sedangkan jalan tol ditangani PT Waskita Karya (Persero) Tbk. “Nanti diarahkan kepada perusahaan selain Pelindo dan Waskita Karya, misalnya PT Jasa Marga (Persero) Tbk atau perusahaan lain, termasuk swasta. Intinya, pipeline tersebut bisa diinvestasikan siapapun, baik BUMN maupun swasta melalui skema. Pemerintah meluncurkan program pembiayaan infrastruktur non-APBN (PINA) senilai total Rp 570 triliun. Melalui program ini, para pengelola dana, seperti dana pensiun (dapen) dan asuransi, didorong untuk berpartisipasi melalui penyertaan saham (equity financing). Proyek-proyek PINA menjanjikan imbal hasil investasi di atas 13%. Bersamaan dengan itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merilis daftar rencana proyek infrastruktur yang digarap melalui kemitraan pemerintah dan swasta (public private partnership/PPP) yang terdiri atas 22 proyek senilai Rp 113,32 triliun. Bestprofit Pesawat komersial bersiap mendarat di Bandara Internasional Sam Ratulangi, Manado | PT Bestprofit Futures Pusat"Kami memperhatikan bahwa pertumbuhan penumpang ke wilayah timur Indonesia itu sekarang kan meningkat, begitu pun pesawatnya. Sementara itu, dulunya runway tersebut tidak dirancang untuk pesawat-pesawat besar seperti sekarang ini," kata Danang di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis 9 Februari 2017. Ia menyebut, Angkasa Pura I mengalokasikan dana hingga Rp750 miliar guna perbaikan pada runway di lima bandara tersebut. Ditargetkan, seluruh upaya perbaikan runway pada kelima bandara ini akan selesai pada 2019."Sehingga kami bisa memberikan penanganan dan waktu ekstra, agar pelayanan kami bisa tetap bagus," ujarnya.Perbaikan runway yang akan dilakukan pada kelima bandara itu antara lain Bandara Juanda (Surabaya), Bandara I Gusti Ngurah Rai (Bali), Bandara Adisutjipto (Yogyakarta), Bandara Sam Ratulangi (Manado), dan Bandara Hasanuddin (Makassar). ( Baca Juga : Angkasa Pura I Gelar Pelatihan Jurnalistik | PT Bestprofit Futures Pusat ) Guna mengantisipasi tingginya pertumbuhan penumpang dan mengoptimalkan aspek keamanan penerbangan, PT Angkasa Pura I akan memperbaiki landasan pacu atau runway di lima bandara.Direktur Utama AP I, Danang S. Baskoro, menjelaskan, langkah ini diambil dengan memperhatikan adanya pertumbuhan penumpang ke wilayah timur Indonesia.Menurut Danang, upaya itu akan ikut mengubah jenis pesawat yang akan diterbangkan ke daerah-daerah tersebut. Sementara itu, runway-runway yang ada dianggap kurang optimal dalam mengakomodasi, sehingga perlu pembenahan. AP I Tunggu Pemberitahuan Resmi | PT Bestprofit Futures PusatIa mengatakan, kalaupun benar dibekukan, ia tidak khawatir akan ada penumpukan penumpang karena hanya satu penerbangan yang dibekukan. “Tentu maskapai sendiri memiliki mekanisme agar penumpang tidak menumpuk. Mereka pasti punya solusi yang baik,” jelas dia. Communication and Legal Section Head PT Angkasa Pura I Bandara Adisutjipto Liza Anindya Rahmadiani mengungkapkan, pada Selasa (7/2/2017) jumlah penerbangan Maskapai Garuda masih 10 penerbangan. “Saya memang juga terima blast info itu tapi sampai sekarang masih belum ada pengumuman resmi,” ujar dia, Selasa (7/2). Pengamat Transportasi Angkat Bicara | PT Bestprofit Futures PusatzPengamat Transportasi Universitas Katolik Soegijapranata Djoko Setijowarno menyarankan rencana itu agar diurungkan saja dan sebaiknya bandara memang khusus untuk taksi konvensional dan bukan taksi online.Pasalnya, kata dia, apabila taksi online dibiarkan masuk bandara, justru berpotensi membuat kesemrawutan bandara dan merusak tatanan transportasi."Sebaiknya untuk taksi resmi. Taksi online akan merusak tatanan transportasi," tegasnya, Rabu (8/2/2017).
Kecuali, lanjut dia, semua armada yang bakal masuk itu diperlakukan yang sama seperti taksi berstiker yang selama ini melayani bandara.Menurutnya bisa saja menjadi mobil taksi full, terikat dengan aturan bandara, ada kuota, bayar parkir ngetem, standardisasi tahun mesin penggunaan yang tahunnya harus baru, dll."Kalau tidak ya sudah biarkan seperti sekarang saja, toh untuk peningkatan layanan penumpang sebentar lagi akan ada kereta api bandara," ujarnya. Sementara itu, lanjut dia, kalau untuk yang taksi non stiker, hal itu masih bisa dilakukan, yang terpenting perusahaannya terdaftar, sehingga siapa pun taksi yang ke bandara tetap bisa mengangkut penumpang."Kalau mau efisien, tidak perlu menggunakan stiker. Seperti di Gambir lebih luwes," ujarnya.Sementara itu, pengamat transportasi lainnya David Santoso, menyatakan hal senada. Menurutnya masuknya taksi non stiker dan terutama online masuk bandara, bukan masalah, asalkan kedua pemain bisnis itu mendapatkan perlakuan yang sama oleh regulator dan operator di bandara. "Intinya apakah pemain taksi online dan konvensional mendapatkan perlakuan yang sama. Online siap tidak diperlakukan sama dengan yang sudah ada dibandara saat ini, atau kalau yang satu diberikan kelonggaran, perlakuannya juga harus sama kepada satunya," ujarnya.Sejumlah pengamat transportasi menilai rencana PT Angkasa Pura II yang akan membuka kesempatan bagi taksi non stiker termasuk online untuk dapat masuk ke bandara sebaiknya dipikirkan dengan matang.Apabila rencana tersebut dilaksanakan, maka Kemenhub dan PT Angkasa Pura II agar memberikan perlakuan yang sama terhadap pelaku usaha yang akan masuk bandara dengan yang sudah ada (eksisting). Best profit Darmin: Indonesia Lebih Kredibel | PT Bestprofit Futures"Kami sudah jauh lebih realistis, artinya aneh juga kalau masih berkhawatir-khawatir (termasuk soal penerimaan)," kata Darmin usai rapat kerja dengan Komisi Keuangan DPR di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (9/2).Menurut dia, secara fundamental baik pertumbuhan ekonomi maupun inflasi masih dalam kondisi yang positif. Meskipun ada risiko penyesuaian dari harga yang diatur oleh pemerintah (administered price) sehingga dapat berpengaruh terhadap inflasi secara keseluruhan tahun ini. "Indonesia makin realistis, lebih kredibel, sehingga memang tidak wah tapi tidak perlu (dikhawatirkan)." ( Baca Juga : BI,Peringkat Moody’s Tunjukan Tingkat Kepercayaan Investor ) Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pemerintah akan terus memperkuat kebijakan dan fundamental ekonomi. Ia mengakui penerimaan memang masih menjadi tantangan. Namun, dia memastikan risiko anggaran yang dilihat dari besaran defisit masih akan terjaga.Tahun ini, pemerintah menargetkan defisit anggaran sebesar 2,41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pembiayaannya pun diupayakan terjaga dengan adanya diversifikasi. "Pokoknya pemerintah akan terus memperkuat, baik dari sisi policy dan fundamentalnya, juga persepsi terhadap risiko (penerimaan) itu bisa dirasionalkan," ujar Sri Mulyani.Pemerintah memandang risiko kredit sudah berkurang menyusul keputusan Moody's Investors Service menaikkan prospek peringkat utang luar negeri Indonesia dari “Stabil” menjadi “Positif”. Selain itu, pemerintah mengklaim tidak lagi menghadapi masalah fundamental ekonomi. Meski begitu, pemerintah tetap perlu waspada. Sebab, dalam pengumumannya Rabu kemarin (8/2), Moody’s mengingatkan adanya risiko dari penurunan penerimaan negara tahun 2016 dibanding tahun sebelumnya.Menanggapi ‘peringatan’ tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai, tidak ada persoalan lagi mengenai fundamental ekonomi Indonesia tahun ini, termasuk dari sisi penerimaan. Sebab, pemerintah sudah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 yang lebih kredibel. Peringkat Utang Positif, RI Semakin Dipercaya Investor | PT Bestprofit Futures"Kami merasa ini kesempatan di 2017 untuk kita bisa mempunyai kondisi yang lebih baik khususnya pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif," ungkapnya.Lembaga pemeringkat Moody's Investors Service (Moody's) telah memperbaiki outlook sovereign credit rating Indonesia dari stable menjadi positif, sekaligus mengafirmasi rating pada Baa3 (investment grade) pada 8 Februari 2017. Penilaian utang pemerintah yang naik peringkat menjadi positif menandakan bahwa investor semakin percaya untuk menanamkan dananya di Indonesia."Moody's kan memberikan koreksi prospek dari stabil jadi positif. Ini kesempatan yang baik. Ini menunjukan kepercayaan investor terhadap Indonesia," kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo usai raker evaluasi KUR dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (9/2/2017). Menurut Agus, peringkat utang pemerintah meningkat dari stabil menjadi positif dikarenakan pemerintah bisa mengelola perekonomian Indonesia dari beberapa ketidakpastian global. Lalu, pemerintah juga dianggap konsisten melakukan dalam melakukan reformasi struktural perekomian. RI Dapat Outlook Positif dari Moody's,| PT Bestprofit Futures"Dari persepsi kita akan lihat apakah itu sesuatu yang benar-benar nyata atau sifatnya kurang informasi. Kalau memang benar-benar nyata, kita akan perbaiki. Apakah itu masalah fundamental atau kebijakan yang harus diubah atau lebih pada masalah komunikasi," tukas dia.
Dalam laporannya, Moody's menyatakan terdapat dua faktor kunci yang mendukung perbaikan outlook sovereign credit rating Indonesia. Pertama, penurunan kerentanan sektor eksternal yang diperkirakan terus berlanjut sebagai dampak dari kebijakan otoritas. Kedua, perbaikan kelembagaan melalui peningkatan efektivitas kebijakan. Lembaga pemeringkat internasional Moodys Investors Services (Moody's) menaikan outlook sovereign credit rating Indonesia dari stabil menjadi positif. Tak hanya itu, Moody's juga mengafirmasi rating Baa3 (investment grade).Terkait rating ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan terus memperbaiki di segala bidang. Misalnya, dari sisi penerimaan negara. "Pokoknya kita usahakan terus-menerus perbaikan seperti saya bilang letaknya di mana, yang dijadikan fokus sumber resiko. Ya akan kita lihat kalau selama ini dilihatnya dari APBN dari sisi penerimaan, ya akan kita terus lakukan penguatan dari sektor penerimaan perpajakan," kata dia di Komisi XI DPR RI Jakarta, Kamis (9/2/2017). Dia mengatakan, pemerintah juga akan memperbaiki berbagai hal menyangkut pertumbuhan ekonomi."Kalau ada risiko pertumbuhan ekonomi kita akan lihat dari sisi nya. Kalau dari sisi harga komoditas, di mana risiko itu akan pengaruhi sisi ekonomi," ujar dia.Sri menuturkan, pada dasarnya pemerintah memperhatikan penyematan peringkat tersebut. Pemerintah juga menggali informasi atas dasar penilaian itu. Best profit LPEI Bakal Biayai BUMN untuk Ekspor Senjata | PT Bestprofit Futures"Tahun ini yang ada di pipeline kami itu PT INKA, PT DI, PT Pindad, PT LEN, PT PAL, dan PT Barata," imbuh Susiwijono.PT INKA akan mengekspor gerbong penumpang ke Bangladesh dan diesel multiple unit ke Srilanka. Sementara itu PT Pindad akan mengekspor special purpose vehicle Anoa, ekskavator, dan alutsista ke Asia Pasifik dan Afrika.Adapun PT Dirgantara Indonesia akan mengekspor pesawat CN 235 dan CN 212 ke Senegal, Uni Emirate Arab, Thailand, serta Nepal. Sedangkan PT LEN melalui anak usahanya PT Len Railways System akan mengekspor jasa kontraktor persinyalan ke Bangladesh.PT PAL Indonesia akan mengekspor kapal militer ke Filipina, dan PT Barata Indonesia akan mengekspor komponen Boogie ke Amerika Selatan.Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Eximbank Indonesia pada tahun ini bakal membiayai enam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengekspor berbagai produk dari senjata atau alutsista hingga pesawat terbang.Pelaksana Tugas Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif Eximbank Indonesia Susiwijono mengatakan, pembiayaan ekspor tersebut merupakan bagian dari program pembiayaan National Interest Account (NIA). Adapun dana yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp 2 triliun. ( Baca Juga : Eximbank Jajakan Obligasi Rp 20,5 Triliun ) "Pendanaannya dari Penyertaan Modal Negara (PMN). Tahun ini kami dapat PMN Rp 3,2 triliun, sebanyak Rp 2 triliun diantaranya untuk program NIA," kata Susiwijino, di Jakarta, Selasa (7/2/2017).Menurut Susiwijino, yang menarik dari progam NIA ini adalah lembaga pembiayaan ini bisa memberikan kredit kepada debitur untuk melakukan ekspor bahkan ke pasar yang tidak feasible.Rencana penetrasi pasar ekspor non-tradisional oleh perusahaan BUMN antara lain ke negara-negara kawasan Asia-Pasifik, Asia Selatan, Amerika Selatan, dan Afrika. LPEI Diusulkan Jadi Lembaga Penyalur KUR | PT Bestprofit FuturesSepanjang 2016 lalu, pembiayaan yang disalurkan untuk segmen ini mencapai sebesar Rp 10,5 triliun atau sekitar 11,86 persen dari total pembiayaan yang disalurkan yang sebesar Rp 88,48 triliun."Target 2017 ini pembiayaan untuk IKM naik 41 persen, cukup tinggi," imbuh Susiwijono.Dengan kenaikan sebesar 41 persen, maka pembiayaan yang akan diberikan ke IKM tahun ini mencapai Rp 14,8 triliun.Angka ini sama dengan 14,42 persen dari target total pembiayaan tahun ini yang mencapai Rp 102,6 triliun. Pada tahun lalu, kata Susiwijino, jumlah debitur IKM mencapai 631 perusahaan. Dengan target pembiayaan sebesar Rp 14,8 triliun tersebut, maka diperkirakan jumlah debitur bertambah beberapa ratus perusahaan tahun ini.Adapun jenis industri yang akan dibiayai cukup bervariatif mulai dari industri pengolahan, sektor perikanan, sampai hasil perkebunan.Sementara itu, pasar potensial untuk produk IKM Indonesia antara lain kawasan ASEAN dan pasar non-tradisional seperti Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika Selatan. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Eximbank Indonesia diusulkan menjadi lembaga penyalur kredit usaha rakyat (KUR).Usulan tersebut saat ini masih dalam proses persetujuan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.Pelaksana Tugas Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif Eximbank Indonesia Susiwijono mengatakan, saat ini lembaganya sudah menyalurkan kredit usaha rakyat berorientasi ekspor (KURBE) dengan tarif sembilan persen tanpa subsidi."Sehingga diharapkan kami akan mendapatkan subsidi dari pemerjntah (kalau jadi penyakur KUR)," kata Susiwijono, Selasa (7/2/2017).Susiwijono mengatakan, LPEI saat ini memberikan kredit kepada industri kecil menengah (IKM) melalui dua skema, yakni skema KURBE dan kredit umum. OJK Dukung LPEI Sebagai Penyalur KUR | PT Bestprofit FuturesFirdaus menambahkan, peringkat surat utang yang diterbitkan oleh Indonesia Eximbank juga selalu baik, mencerminkan risiko terjaga. "Akan terbitkan surat edaran bahwa efek yang diterbitkan oleh Eximbank sebagai efek yang harus dimiliki oleh asuransi dan industri keuangan nonbank," tuturnya.Pada tahun ini, Eximbank menargetkan penerbitan surat utang (obligasi) dalam kurs rupiah sebesar Rp 14 triliun dan berbentuk valuta asing (valas) sebanyak 500 juta dolar AS. Sedangkan outstanding utang dari penerbitan obligasi sampai akhir 2016 mencapai Rp 39,2 triliun. Sebanyak Rp 32 triliun berdenominasi rupiah, sisanya valas.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengusulkan agar Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank diikutkan dalam program KUR. Terkait hal itu, OJK sudah mengirimkan surat usulan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK Firdaus Djaelani mengatakan, Eximbank seharusnya memang mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). "Kita dorong LPEI agar ikut program KUR supaya dapat subsidi juga dari pemerintah seperti penyalur KUR lainnya," ujarnya di Jakarta, Selasa, (7/2). Ia menjelaskan, bunga KUR disubsidi pemerintah sebanyak 10 persen. Sehingga kreditur KUR hanya membayar bunga sembilan persen.Menurutnya, bila sekarang LPEI harus bersaing dengan program KUR maka tidak bisa karena belum mendapatkan subsidi dari pemerintah. "Kita yakin LPEI bisa mendorong pembiayaan kepada UMKM, seperti sekarang UMKM kita berorientasi pada produk yang kita support ke depan," tutur Firdaus. Ia pun menyatakan, berencana mewajibkan para pelaku industri keuangan nonbank (IKNB) untuk menyerap surat utang yang diterbitkan LPEI atau Eximbank. Menurutnya, surat utang yang diterbitkan Eximbank sangat aman karena lembaga ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Sejumlah kendaraan melaju di samping deretan tiang konstruksi proyek | PT Bestprofit Futures PekanbaruKendati demikian, ia memastikan, pembiayaan LRT di Jakarta untuk mendukung penyelenggaraan Asian Games tak bermasalah lantaran telah menggunakan anggaran dari APBD. "Kalau itu enggak masalah karena itu miliknya DKI Jakarta karena full dengan APBD," jelas dia. Pemerintah tengah mencari sumber pendanaan pembangunan proyek light rail transit (LRT) untuk segera menyelesaikan pembangunannya sesuai target. Sebab, menurut Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono, proyek LRT Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi menelan anggaran yang terlalu besar. ( Baca Juga : Skema Pembiayaan LRT akan Lebih Fleksibel ) "Yang jelas sampai sekarang masih dengan APBN karena Perpresnya berbunyi seperti itu. Gitu aja. Terus, ini dirapatkan karena APBN nya terlalu besar. Jadi kemungkinan-kemungkinannya seperti apa," jelas Prasetyo usai rapat terbatas perkembangan pembangunan LRT di Jakarta dan Palembang di kantor Presiden, Jakarta, Senin (6/2). Karena itu, dalam rapat ini dibahas mengenai opsi pendanaan proyek tersebut selain menggunakan anggaran dari sumber APBN. Anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai prasarana proyek LRT ini saja mencapai Rp 22,5 triliun.Sementara itu, pembiayaan proyek LRT di Palembang akan menggunakan dana dari APBN. "Palembang sudah hampir pasti pakai APBN," kata dia. APBN Tidak Sanggupi Pembiayaan LRT Jabodebek | PT Bestprofit Futures Pekanbaru"Yang jelas sampai sekarang masih dengan APBN karena Perpresnya berbunyi seperti itu. Begitu saja. Terus, ini dirapatkan karena APBN-nya terlalu besar. Jadi kemungkinan-kemungkinannya seperti apa," kata Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Prasetyo Boeditjahjono, di Komplek Istana, Jakarta, Senin (6/2/2017).Adhi Karya selaku kontraktor membutuhkan modal kerja untuk pembangunan tahap pertama LRT Jabodebek sebesar Rp 7 triliun. Pengerjaan mulai dari Cibubur-Cawang dan Bekasi Timur-Cawang.Pemerintah, kata Prasetyo, belum mencairkan dana yang dibutuhkan Adhi Karya lantaran APBN masih belum mampu menalangi anggaran yang dibutuhkan, sehingga keputusan skema pembiayaan masih dicarikan alternatifnya. "Realitanya Perpres ini masih dengan APBN sampai dengan hari ini ya, karena APBN-nya terlalu besar, ini kemungkinan dengan selain APBN. Nah ini yang perlu diputuskan dulu di sini," jelasnya.Tidak hanya itu, pemerintah juga akan mempertegas lagi Penyertaan Modal Negara (PMN) yang didapatkan Adhi Karya sebesar Rp 1,4 triliun. Pasalnya, suntikan modal dari pemerintah tersebut tidak bisa dijadikan sebagai modal kerja."Kalai PMN itu berarti harus berupa investasi, tidak untuk modal kerja. Nah itu yang diperlukan penjelasan bagaimana itu nanti Rp 1,4 triliun ini," ungkapnya.Oleh karena itu, lanjut Prasetyo, keputusan mengenai skema pembiayaan proyek kereta ringan yang memiliki panjang sekitar 43 kilometer (km) ini akan diputuskan dalam waktu seminggu ke depan."Jadi menunggu saja dari sini. ABPN atau dengan cara lain," tandasnya. Pemerintah masih belum memutuskan skema pembiayaan proyek kereta ringan (light rail transit/LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek). Padahal proyek ini sudah berjalan. Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2016, tentang perubahan atas Perpres Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggara Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Pemerintah memutuskan membiayai proyek yang nilainya Rp 23 triliun dengan APBN. Namun dalam perjalannya skema pembiayaan yang diterapkan belum diputuskan. Sehingga, dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini mengenai perkembangan LRT Jabodebek, para menteri diminta memutuskan skemanya dalam waktu satu minggu ke depan. Proyek LRT Jakarta dan Palembang Molor 2019 | PT Bestprofit Futures Pekanbaru Dana tersebut, dari total Rp 6,1 triliun yang merupakan bagian Jakpro, dibutuhkan untuk menyelesaikan bagian mereka di proyek LRT (Rp 5,2 triliun) serta renovasi kompleks Pacuan Kuda dan Velodrome di Jakarta Timur.Presiden Joko Widodo tidak menyebutkan kenapa melonggarkan tenggat proyek LRT. Dalam pembukaan rapat, Jokowi menyebutkan bahwa rapat terbatas ini untuk membicarakan masalah masalah yang berada di lapangan seperti pembebasan lahan, pembangunan infrastruktur pendukung, dan pembiayaan proyek seperti yang terjadi sekarang."Kami belum punya pengalaman di pembangunan LRT, MRT, maupun kereta cepat. Saya harapkan, dari pembangunan pertama ini, kita mendapatkan pembelajaran, alih teknologi, untuk manfaat ke depan," ujar Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri di bidang ekonomi menggelar rapat terbatas terkait dengan proyek Light Rapid Transit (LRT). Rapat berlangsung di Istana Kepresidenan, Senin, 6 Februari 2017. Salah satu poin yang disampaikan adalah melonggarkan tenggat penyelesaian proyek kereta layang ringan itu."Saya ingin pastikan bahwa pembangunan LRT ini bisa selesai tepat waktu yaitu 2018 atau mundur sedikit ke tahun 2019," ujar Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas.LRT dibangun di dua lokasi, yaitu Jakarta dan Palembang. Awalnya ditargetkan selesai pada 2018 termasuk uji cobanya. LRT diharapkan sudah bisa digunakan oleh publik saat Asian Games 2018 Jakarta - Palembang digelar.Di Palembang, pengerjaan konstruksi proyek MRT selesai pada Juni 2018. Pembangunan LRT kurang lebih 23 kilometer dan dibagi menjadi 5 zona. Nilainya sekitar Rp 11 triliun.Proyek LRT di Jakarta terkendala masalah pembiayaan, salah satu pengembang, Jakpro, yang kekurangan dana Rp 2 triliun. Kementerian Keuangan akan memberlakukan pengenaan cukai plastik | PT Bestprofit Futures Banjarmasin"Kita kan mau gedein IKM nih biar bisa suplai dalam negeri. Kalau sudah industrinya maju, barulah (pengenaan cukai plastik). Anggaplah penundaan pengenaan cukai plastik ini sebagai insentif industri kecil menegah, jangan dulu, kalau dah mantep bolehlah," jelasnya.Gati mengatakan pengenaan cukai pada plastik akan memukul penjualan produk IKM di tengah pelemahan ekonomi yang menurunkan daya beli masyarakat. "Sekarang kan mereka belum apa-apa namanya penjualan belum mantep kalau dah di grogotin ini kan kasian, dalam dan luar negeri kan belum bagus (perekonomian)," tambahnya. Menurutnya, perekonomian saat ini sudah mulai membaik dan ini diikuti dengan pertumbuhan industri yang juga semakin membaik. Untuk itu, dia meminta momentum ini tidak dihambat."Kalau bisa tunda dulu lah. Kalau kami inginnya tunda dulu ah, biar siap dulu. Mereka (pelaku industri) kan duitnya tidak bayak kalau dimintain kan pusing jadinya," jelasnya. ( Baca Juga : Industri Plastik Bisa Melaju Kencang ) Kementerian Keuangan akan memberlakukan pengenaan cukai plastik. Hal ini tinggal menunggu pembahasan dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi menjelaskan pihaknya tidak hanya berkoordinasi dengan DPR saja melainkan dengan industri makanan dan minuman."Kan sebenarnya kita sudah bicara (dengan asosiasi). Jadi kita lakukan komunikasi secara berkesinambungan. Baik untuk jangka pendek, maupun jangka menengah panjang, dan kita lakukan bersama-sama," ujar Heru saat di Gedung Kemenperin, Jakarta, Selasa (7/2). Nantinya, pengenaan cukai ini diberlakukan untuk produk plastik yang tidak ramah lingkungan dan sulit untuk di daur ulang seperti kresek. "Tas kresek yang tidak ramah lingkungan itu yang susah didaur ulang, yang kemudian konsumsinya berlebihan," pungkasnya.Sebelumnya, Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih meminta Kementerian Keuangan menunda pelaksanaan cukai plastik yang direncanakan tahun depan. Penerapan Cukai Plastik Dinilai Berpotensi Naikan Inflasi | PT Bestprofit Futures BanjarmasinSelain dapat berdampak pada kenaikan inflasi pengenaan cukai plastik juga dinilai akan melemahkan daya saing industri dalam negeri.“Kebijakan cukai plastik tidak tepat. Daya saing kita melemah, negara lain tidak kenakan cukai plastik, di Indonesia malah dikenakan,” ujar Adhi usai acara breakfast meeting di Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Selasa, (7/2 2017). Asosiasi Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) menyatakan, pengenaan cukai pada kemasan produk makanan dan minuman dinilai akan berpotensi menaikkan inflasi dan menurunkan daya beli konsumen.Ketua Umum Gapmmi Adhi S Lukman mengatakan, hal tersebut terjadi karena pengenaan cukai plastik akan berimbas pada kenaikan harga jual barang yang harus dibayar konsumen. Pihaknya juga menolak rencana pemerintah untuk menerapkan cukai plastik. Kemasan Produk Makanan dan Minuman Diwacanakan Tidak Kena Cukai | PT Bestprofit Futures BanjarmasinHeru menegaskan, pihaknya masih melakukan kajian terhadap penerapan cukai plastik kemasan makanan dan minuman, dan akan diputuskan setelah proses kajiannya selesai.
Selain melakukan kajian, pihaknya juga tengah intensif melakukan komunikasi dengan berbagai pihak termasuk asosiasi pelaku industri makanan dan minuman."Kami coba komunikasikan terus (dengan asosiasi) secara berkesinambungan. Baik untuk jangka pendeng, maupun jangka menengah dan panjang. Yang penting kami lakukan secara koordinatif," ujar Heru.Sementara itu, Forum Lintas Asosiasi Industri Produsen Dan Pengguna Plastik (Flaipp) sepakat menolak wacana pengenaan cukai atas plastik kemasan produk. Organisasi ini menilai bahwa kebijakan ini tidak tepat sasaran. Flaipp menyatakan, kebijakan tersebut berpotensi merugikan masyarakat (konsumen), menurunkan daya saing industri dan pada akhirnya akan melemahkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan penerimaan negara. “Kami melihat kebijakan cukai bukanlah solusi tepat bagi masalah sampah, khususnya sampah plastik kemasan yang sering diposisikan sebagai sumber permasalahan sampah di Indonesia,” ujar perwakilan FLAIPP Rachmat Hidayat.Menurut Rachmat, pengenaan cukai justru akan membawa banyak dampak negatif bagi upaya pemerintahan Presiden Jokowi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi dan mengejar pemerataan ekonomi rakyat. Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengenakan cukai terhadap kemasan plastik yang tidak ramah lingkungan dan konsumsinya berlebih.Direktur Jenderal Bea Cukai Kemenkeu Heru Pambudi menjelaskan, pada tahap awal cukai plastik akan dikenakan pada plastik kresek yang tidak ramah lingkungan. Sementara plastik untuk kemasan produk makanan dan minum belum dikenakan cukai plastik."Tas kresek yang tidak ramah lingkungan, itu yang susah didaur ulang, dan kemudian konsumsinya berlebihan. Kalau plastik itu (kemasan makanan dan minuman) belum, baru kresek saja," ungkap Heru di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Jakarta, Selasa (7/2/2017). Membeli emas Antam bisa di PT Pos Indonesia | PT Bestprofit Futures MedanDia menyatakan, jaringan kantor pos sudah sangat luas. Sehingga memudahkan masyarakat yang ingin mendapatkan emas batangan tersebut. Selain itu, operasionalnya juga akan didukung kecanggihan teknologi informasi serta tingkat keamanan yang tinggi. Kepala Kantor Pos Malang, Dadang Budi Ganjaran menyatakan, secara umum petugasnya sudah siap memberikan layanan penjualan emas batangan ini. "Kami juga didukung perangkat pengamanan yang baik," tegasnya.Dari hasil uji coba yang dilakukan, masyarakat sudah bisa menikmati layanan transaksi pembelian emas batangan. Caranya sangat mudah, masyarakat tinggal melakukan pemesanan kepada petugas jaga. Apabila sudah sesuai keinginan, maka akan dibuatkan daftar pemesanan secara online. Pembayaran pemesanan emas batangan ini bisa dilakukan langsung ke loket pembayaran yang ada di kantor pos. Batas waktunya sampai pukul 17.00 WIB. "Apabila sampai batas waktu tersebut tidak dibayar. Maka pemesanan akan hangus," terangnya. Emas batangan yang sudah dipesan dan dilunasi pembayarannya, akan dikirim dari Jakarta melalui paket pos express. Proses pengiriman ini memakan waktu sekitar dua hari. Setelah itu, pembeli akan diberitahu untuk mengambilnya ke kantor pos. Baca Juga : Kerja Sama dengan PT Pos, Antam Target Penjualan 1 Ton Emas Dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjalin kerja sama penjualan emas batangan, yaitu PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dan PT Pos Indonesia (Persero).Peluncuran kerja sama penjualan emas batangan ini digelar di Kantor Pos Malang, Jawa Timur pada Senin (6/2/2017). Acara ini dihadiri Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi W. Setijono dan Direktur Utama Antam Tedy Badrujaman.Melalui kerja sama ini, ditargetkan mampu memasarkan emas batangan hingga satu ton selama tahun 2017. "Target kami untuk penjualan nasional di tahun 2017 mencapai 10 ton," ujar Tedy Badrujaman.Emas produksi Antam yang dijual melalui Pos Indonesia, dimulai dari ukuran terkecil seberat 0,5 gram hingga terberat mencapai 50 gram. Langkah kerja sama ini, menurutnya, selain untuk strategi pemasaran juga memiliki tujuan menjangkau masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, untuk bisa melakukan investasi emas.Selama ini, penghasilan masyarakat lebih banyak digunakan untuk kegiatan konsumtif. "Melalui pembelian emas, masyarakat bisa berinvestasi untuk jangka panjang," imbuhnya.Pelayanan yang diberikan Pos Indonesia untuk masyarakat yang membeli emas batangan ini, meliputi penyediaan fasilitas penjualan, pembayaran, dan distribusi emas batangan produksi Antam.Pada tahap pertama , ada sebanyak 109 kantor pos yang dilibatkan dalam penjualan emas batangan ini. Yaitu tersebar di wilayah Jawa, Madura, Bali, dan Nusa Tenggara. "Pastinya, kita akan lakukan perluasan area ke kantor pos lainnya," ujar Gilarsi. Sinergi pelayanan, beli emas batangan bisa lewat kantor pos | PT Bestprofit Futures Medan“Lewat kantor Pos ini bisa dilakukan pembelian maupun pemesanan dikantor Pos terdekat. Sedang bpembayarannya melalui aplikasi/sistem,” katanya dalam siaran rilisnya.Tedy menjelaskan, logam mulia nantinya akan dikirim pihak unit bisnis pengelolaan dan pemurnian logam mulia (UBPP LM). Kiriman dijemput khusus pihak kantor Pos yang diproses i-Pos yang dikategorikan “valuable goods”.“Kerjasama ini dilandasi aspek untuk mewujudkan sinergi BUMN dan meningkatkan pendapatan melalui bisnis layanan baru. Pelanggan bisa langsung datang ke kantor Pos terdekat,” ucapnya. Program ini, lanjut Tedy, disupport oleh teknologi informasi untuk proses pemesanan/pembelian. Tidak hanya itu, transaksi pembayaran maupun pengiriman dengan dilivery barang. Hal ini dilakukan untuk data transaksi dapat terekam dengan benar, akurat dan cepat serta memudahakan proses.“Sehingga, keperluan pemantauan dan evaluasi baik dari sisi perusahaan dan baik pula dari sisi mitra,” imbuhnya.Sementara itu, Dirut Pos Indonesia Gilarsi W Setijono menambahkan, masyarakat bisa mendapatkan emas di Kantor Pos Pemeriksa (Kprk), Kantor Pos Cabang Dalam Kota (Kpc DK) dan Luar Kota (Kpc LK). Program ini didukung oleh kecanggihan teknologi untuk mempermudah transaksi.“Teknologi informasi ini digunakan untuk proses pemesanan dan transaksi pembelian. Misalkan warga Malang gak perlu jauh-jauh ke Surabaya untuk beli emas batangan, cukup di kantor pos,” katanya. Masyarakat yang ingin berinvestasi dengan logam mulia (emas batangan) tidak perlu repot-repot ke toko mas lagi. Sebab, logam mulia saat ini bisa diperoleh di seluruh kantor pos di Indonesia.Kemudahan ini diperoleh setelah PT Aneka Tambang (Antam) melakukan kerjasama dengan PT Pos Indonesia dalam penjualan emas. Memorandum of undesrtanding (MoU) kali pertama dilanching di Kantor Pos Malang, Senin (06/02/2017). Direktur Utama PT ANTAM, Tedy Badrujaman mengatakan, kerjasama ini mempermudah masayarakat dalam membeli emas. Karena kantor pos mempunyai jaringan yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Harga Emas Kembali Menguat Jadi Rp602.000/Gram | PT Bestprofit Futures MedanSedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp557 ribu per gram atau setara dengan Rp27,85 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 100 gram, harganya Rp555,2 ribu per gram atau setara dengan Rp55,52 juta.Sementara emas ukuran terbesar mendapatkan harga lebih murah. Untuk pembelian emas dengan ukuran sebesar 500 gram, harganya yaitu Rp552,9 ribu per gram atau setara dengan Rp276,4 juta. "Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu," tulis manajemen dalam situs resmi Logam Mulia Antam.
Adapun pembayaran pembelian kembali atau buy back dengan volume di atas satu kilogram (kg) akan dilakukan maksimal dua hari setelah transaksi dengan mengacu kepada harga buy back hari transaksi.Namun, untuk pembelian emas ini, Antam memberikan batasan. Untuk transaksi pembelian emas batangan bisa datang langsung ke Antam setiap harinya. "Namun, kami batasi hingga maksimal 150 nomor antrean saja," tulis manajemen Antam, dalam situs resminya itu. Harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan hari kedua di pekan ini terpantau menguat Rp2.000 dibandingkan dengan perdagangan di hari sebelumnya di posisi Rp600 ribu per gram. Hari ini, harga emas berada di posisi Rp602 ribu per gram dan harga pembelian kembali berada di posisi Rp526 ribu per gram. Mengutip laman Logam Mulia milik Antam, Selasa 7 Februari, pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp565,5 ribu per gram atau setara dengan Rp5,65 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp560 ribu per gram atau setara dengan Rp14 juta. |
PT Bestprofit FuturesPT Bestprofit Futures Archives
April 2017
Networks
|