Bursa Asia dibuka memerah pada perdagangan hari ini | PT BestprofitPedagang juga terus mengawasi perkembangan politik yang terjadi termasuk pemilihan Inggris, kesaksian dari mantan direktur FBI James Comey mengenai kemungkinan kolusi kemungkinan kampanye Trump dengan Rusia, dan suara legislatif Prancis.Wall Street sebelumnya tercatat melemah pada penutupan perdagangan Senin terpicu penurunan saham Apple yang mengimbangi kenaikan saham energi dan keuangan, yang menjadi sektor dengan kinerja terburuk sepanjang tahun ini. Melansir laman Reuters, Dow Jones Industrial Average turun 22,25 poin atau 0,1 persen menjadi 21.184,04. Sementara indeks S&P 500 kehilangan 2,97 poin atau 0,12 persen menjadi 2.436,1 dan Nasdaq Composite .turun 10,11 poin atau 0,16 persen menjadi 6.295,68.Energi, pada indeks S&P 500 mencatatkan performa terburuk sejauh ini di 2017. Demikian pula pada sektor perbankan, meskipun terjadi penurunan harga minyak mentah dan kurva imbal hasil yang mendekati level terendah dalam delapan bulan.Sektor perbankan diharapkan dapat tampil lebih baik, dimana obligasi dengan jangka waktu yang lebih lama memerlukan tingkat bunga yang lebih tinggi untuk menarik investor. Bursa Asia dibuka memerah pada perdagangan hari ini, mengikuti laju Wall Street yang sebelumnya ditutup melemah.Melansir laman CNBC, Selasa (6/6/2017), indeks acuan Jepang Nikkei diperdagangkan melemah 0,3 persen. Sementara indeks ASX 200 turun 0,6 persen, didorong penurunan sub-indeks utilitas, keuangan dan energi. Adapun Bursa Korea Selatan ditutup untuk Memorial Day. Baca : Saham Apple Merosot, Wall Street Ditutup Melemah Gerak yang lebih rendah di pasar bisa jadi karena investor menunggu berita lebih besar yang muncul dalam sepekan ini, menurut Ahli Strategi National Australia Bank Curenncy Rodrigo Catril dalam catatannya."Ini adalah lanjutan sesi semalam yang sepi menjelang apa yang bisa dibilang hari Kamis yang penuh badai, dengan pemilihan Bank Sentral Eropa, Inggris Raya dan (James) Comey semua terjadi pada hari yang sama," kata Catril. Wall Street berakhir turun di tengah sejumlah laporan ekonomi | PT BestprofitPesanan baru AS untuk barang-barang manufaktur pada April turun 0,8 miliar dolar AS atau 0,2 persen menjadi 469,0 miliar dolar AS, sesuai dengan konsensus pasar, Departemen Perdagangan mengumumkan pada Senin (5/6).Sementara itu, para investor masih memilah-milah laporan pekerjaan non-pertanian yang lebih lemah dari perkiraan untuk Mei.Total penggajian pekerja non-pertanian AS meningkat sebanyak 138.000 pada Mei, jauh di bawah konsensus pasar untuk kenaikan 185.000, Departemen Tenaga Kerja mengatakan pada Jumat (2/6). Namun demikian, tingkat pengangguran sedikit berubah pada 4,3 persen.Beberapa analis mengatakan penurunan angka pertumbuhan pekerjaan mungkin membawa beberapa keraguan tentang kemungkinan kenaikan suku bunga pada bulan ini, demikian Xinhua. Bursa saham Wall Street berakhir lebih rendah setelah mengalami goyah antara keuntungan dan kerugian kecil pada Senin (Selasa pagi WIB), karena investor mempertimbangkan sejumlah laporan ekonomi.Indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 21,91 poin atau 0,10 persen menjadi 21.184,38 poin. S&P 500 kehilangan 2,97 poin atau 0,12 persen menjadi berakhir di 2.436,10 poin. Indeks Komposit Nasdaq turun 10,11 poin atau 0,16 persen menjadi ditutup pada 6.295,68 poin. Aktivitas ekonomi AS di sektor non-manufaktur tumbuh untuk bulan ke-89 berturut-turut pada Mei, lembaga riset Institute for Supply Management (ISM) mengatakan Senin (5/6). Indeks non-manufaktur ISM tercatat 56,9 persen pada Mei, 0,6 persen lebih rendah dari angka April sebesar 57,5 persen.Indeks non-manufaktur ISM terus menunjukkan pertumbuhan yang stabil di sektor jasa. Bahkan dengan kemunduran kecil pada Mei, non-manufaktur ISM telah dirata-ratakan 56,7 sepanjang tahun ini, lebih tinggi dari rata-rata 54,9 pada 2016," kata Sophia Kearney-Lederman, seorang analis ekonomi di FTN Financial, dalam sebuah catatan. Wall Street Berakhir Turun di Tengah Laporan Ekonomi | PT BestprofitPesanan baru AS untuk barang-barang manufaktur pada April turun 0,8 miliar dolar AS atau 0,2 persen menjadi 469,0 miliar dolar AS, sesuai dengan konsensus pasar, Departemen Perdagangan mengumumkan pada Senin. Sementara itu, para investor masih memilah-milah laporan pekerjaan non-pertanian yang lebih lemah dari perkiraan untuk Mei.Total penggajian pekerja non-pertanian AS meningkat sebanyak 138.000 pada Mei, jauh di bawah konsensus pasar untuk kenaikan 185.000, Departemen Tenaga Kerja mengatakan pada Jumat. Namun demikian, tingkat pengangguran sedikit berubah pada 4,3 persen.Beberapa analis mengatakan penurunan angka pertumbuhan pekerjaan mungkin membawa beberapa keraguan tentang kemungkinan kenaikan suku bunga pada bulan ini.
Bursa saham Wall Street berakhir lebih rendah setelah mengalami goyah antara keuntungan dan kerugian kecil pada Senin waktu setempat (Selasa WIB). Hal itu karena investor mempertimbangkan sejumlah laporan ekonomi.Mengutip Antara, Selasa 6 Juni 2017, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 21,91 poin atau 0,10 persen menjadi 21.184,38 poin. S&P 500 kehilangan 2,97 poin atau 0,12 persen menjadi berakhir di 2.436,10 poin. Indeks Komposit Nasdaq turun 10,11 poin atau 0,16 persen menjadi ditutup pada 6.295,68 poin. Aktivitas ekonomi AS di sektor non-manufaktur tumbuh untuk bulan ke-89 berturut-turut pada Mei, lembaga riset Institute for Supply Management (ISM) mengatakan Senin. Indeks non-manufaktur ISM tercatat 56,9 persen pada Mei, 0,6 persen lebih rendah dari angka April sebesar 57,5 persen.Indeks non-manufaktur ISM terus menunjukkan pertumbuhan yang stabil di sektor jasa. Bahkan dengan kemunduran kecil pada Mei, non-manufaktur ISM telah dirata-ratakan 56,7 sepanjang tahun ini, lebih tinggi dari rata-rata 54,9 pada 2016," kata Sophia Kearney-Lederman, seorang analis ekonomi di FTN Financial, dalam sebuah catatan. pt bestprofit
0 Comments
Bank Dunia tetap menyoroti kekhawatiran tentang meningkatnya utang | Bestprofit"Berita yang meyakinkan adalah bahwa perdagangan mulai pulih. Namun yang membawa kekhawatiran adalah investasi tetap lemah. Sebagai tanggapannya, kami mengalihkan prioritas kami untuk melakukan pinjaman ke proyek-proyek yang dapat memacu investasi lanjutan oleh sektor swasta," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (5/6/2017). Dia menambahkan titik terang dalam prospek tersebut adalah pemulihan dalam pertumbuhan perdagangan menjadi 4% pasca krisis finansial dengan titik terendah sebesar 2,5% tahun lalu. Laporan ini menyoroti kelemahan utama perdagangan global, perdagangan antar perusahaan yang tidak terhubung melalui kepemilikan. Direktur Prospek Ekonomi Pembangunan Bank Dunia Ayhan Kose mengatakan, perdagangan semacam itu melalui jalur outsourcing telah melambat jauh lebih tajam daripada perdagangan antar perusahaan dengan kepemilikan yang sama dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya ini mengingatkan pentingnya jaringan perdagangan global yang sehat bagi perusahaan yang kurang terintegrasi yang merupakan mayoritas perusahaan. Setelah perlambatan yang berkepanjangan, percepatan aktivitas baru-baru ini di beberapa pasar yang sedang tumbuh merupakan perkembangan yang disambut baik untuk pertumbuhan di wilayah mereka dan ekonomi global."Sekarang, merupakan waktu yang tepat untuk pasar negara maju dan negara berkembang untuk menilai kerentanan mereka dan memperkuat penyangga kebijakan untuk melawan guncangan yang merugikan," pungkasnya. Baca : PROYEKSI EKONOMI GLOBAL: Harga Komoditas Jadi Penopang Bank Dunia tetap menyoroti kekhawatiran tentang meningkatnya utang dan defisit termasuk di negara berkembang, lantaran kemungkinan kenaikan suku bunga secara tiba-tiba ataupun kondisi pinjaman yang lebih berat mungkin memberi tekanan. Hal ini disampaikan setelah memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi global akan menguat menjadi 2,7% di 2017. Kepala Ekonom Bank Dunia Paul Romer mengatakan pada akhir tahun 2016, utang pemerintah melampaui tingkat pada 2007 sebesar lebih dari 10% poin PDB di lebih dari setengah pasar yang sedang tumbuh serta negara berkembang. Ditambah neraca fiskal memburuk dari tahun 2007 sebesar lebih dari 5% poin PDB di sepertiga negara-negara tersebut. Pasar Finansial Asia Tenggara dan Pasifik Relatif Stabil | Bestprofit“Pasar finansial Asia Tenggara dan Pasifik relatif stabil setelah periode dengan volatilitas tinggi pada akhir 2016. Di sisi lain arus keluar modal bersih terus turun, dan nilai mata uang regional serta harga aset terus menguat,” seperti dikutip dari laporan Global Economic Prospect (GEP) Bank Dunia Juni 2017 yang diterima Bisnis, Minggu (4/6/2017).Seperti diketahui, PDB China diprediksi masih akan melambat pada tahun ini menjadi 6,5% dari level 6,7% pada 2016. Pertumbuhan ekonomi Negeri Panda diprediksi kembali melambat pada 2018 dan 2019 menjadi hanya tumbuh 6,3% setiap tahunnya. Proses penarikan stimulus fiskal dan pengetatan moneter Bank Sentral China (PBOC) diprediksi menekan pertumbuhan ekonomi China hingga 2019. Di sisi lain, dampak dari proses reorientasi ekonomi dari industri ekspor menjadi jasa dan konsumsi masih akan memengaruhi negara tersebut tahun ini.Adapun, PDB Indonesia diperkirakan tumbuh 5,2% ada 2017 atau direvisi turun 0,1% dari proyeksi Januari. Bank Dunia menyebutkan, kenaikan harga komoditas yang cenderung moderat akan mendorong ekspansi pada PDB Tanah Air. Selain itu, Indonesia juga diperkirakan bakal mendapat sentimen positif dari naiknya permintaan eksternal dan naiknya kepercayaan investor asing akibat proses reformasi struktural yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Salah satu pendukung utama kepercayaan investor asing adalah proses deregulasi aturan bisnis di dalam negeri.Negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik, tercatat masih mengalami pertumbuhan yang kuat pada paruh pertama tahun ini meskipun melambat dari tahun lalu. Hal itu sesuai dengan ekspektasi Bank Dunia.Pertumbuhan ekonomi negara-negara di luar China yang relatif kuat, berhasil mengimbangi pelambatan yang terjadi di Negeri Panda. Alhasil pertumbuhan domestik bruto (PDB) kawasan ini diproyeksikan naik 6,2% pada tahun ini, atau melambat dari tahun lalu yang diestimasikan tumbuh 6,3%. Bank Dunia Ramal Ekonomi Global Tumbuh 2,7% Tahun Ini | Bestprofit"Namun, masih banyak risiko bagi proyeksi di atas. Pembatasan perdagangan baru bisa menggagalkan pulihnya perdagangan global. Ketidakpastian kebijakan yang terus-menerus bisa menghambat kepercayaan dan investasi," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Jakarta, Senin (5/6/2017).Di tengah gejolak pasar keuangan yang sangat rendah, lanjut dia, penilaian mendadak oleh pasar terhadap risiko terkait kebijakan atau laju normalisasi kebijakan moneter negara-negara maju bisa memicu gejolak keuangan. Dalam jangka panjang, produktivitas dan pertumbuhan investasi yang terus-menerus lemah dapat mengikis prospek pertumbuhan jangka panjang di pasar yang sedang tumbuh juga di negara berkembang yang menjadi kunci pengentasan kemiskinan.
"Sudah terlalu lama kami melihat pertumbuhan yang rendah menghambat kemajuan dalam pengentasan kemiskinan, jadi sangat menggembirakan melihat tanda-tanda bahwa ekonomi global semakin menguat," imbuh Kim. Selain itu, pemulihan yang sedang berlangsung termasuk rapuh tapi nyata, dan negara-negara harus memanfaatkan kondisi ini untuk melakukan reformasi kelembagaan dan pasar yang bisa menarik investasi swasta untuk membantu mempertahankan pertumbuhan jangka panjang. "Negara-negara juga harus melakukan investasi pada sumber daya manusia dan membangun ketahanan terhadap tantangan yang tumpang tindih, termasuk perubahan iklim, konflik, pemindahan paksa, kelaparan, dan penyakit," tutur dia. Bank Dunia meproyeksi pertumbuhan ekonomi global akan menguat menjadi 2,7% pada 2017 akibat mulai naiknya manufaktur dan perdagangan, meningkatnya kepercayaan pasar, dan makin stabilnya harga komoditas. Sehingga, memungkinkan pertumbuhan berlanjut di pasar ekspor komoditas dan mengembangkan perekonomian.Menurut laporan Bank Dunia berjudul Global Economic Prospect edisi Juni 2017, pertumbuhan ekonomi negara-negara maju diperkirakan akan meningkat sebesar 1,9% pada 2017, yang juga akan menguntungkan mitra dagang negara-negara tersebut. Kondisi pembiayaan global tetap baik dan harga komoditas stabil. Dengan peningkatan kondisi internasional seperti ini, pertumbuhan di pasar dan ekonomi negara berkembang secara keseluruhan akan meningkat menjadi 4,1% tahun ini dari 3,5% di 2016.Presiden Kelompok Bank Dunia Jim Yong Kim menyampaikan, pertumbuhan di pasar tujuh negara berkembang terbesar di dunia diproyeksikan akan meningkat dan melampaui rata-rata jangka panjangnya pada 2018. Aktivitas pemulihan ekonomi negara-negara tersebut diperkirakan akan membawa dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan negara berkembang lainnya di seluruh dunia. Bestprofit PT PLN (Persero) mengaku akan segera menandatangani kontrak jual beli listrik | Best profitDi dalam RUPTL 2017 hingga 2026, PLN berencana menambah 16 proyek PLTU mulut tambang, dengan rincian sembilan pembangkit di Sumatera dan tujuh pembangkit di Kalimantan. Jika rampung, 16 proyek itu bisa menghasilkan listrik sebesar 6.990 MW.Ini akan membuat bauran energi (energy mix) bagi batu bara mencapai 50,4 persen dari awalnya 50,3 persen dari total bauran energi. Adapun, tambahan kapasitas pembangkit bertenaga batu bara diproyeksi sebesar 31,9 Gigawatt (GW) pada 10 tahun mendatang.Selain melakukan PPA, Sofyan mengatakan perusahannya juga segera melakukan sekuritisasi aset atas pembangkit yang dikelola anak usaha, PT Indonesia Power dalam waktu dekat. PLN berharap, aksi korporasi ini bisa mendulang dana sebanyak Rp5 triliun hingga Rp10 triliun dalam 10 tahun mendatang. Sayangnya Sofyan tak menyebutkan pembangkit mana saja yang sedianya akan dilakukan sekuritisasi. Namun, pembangkit pertama yang akan disekuritisasi rencananya adalah PLTU Suralaya yang memiliki kapasitas 3.400 MW."Kami tidak begitu ingat (nama-nama pembangkitnya) karena di dalamnya juga ada pembangkit dengan skala yang lebih kecil," pungkas Sofyan. PT PLN (Persero) mengaku akan segera menandatangani kontrak jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mulut tambang pada bulan depan. Setidaknya, sebanyak enam PPA akan dilakukan dengan kapasitas mencapai 1.500 Megawatt (MW).Direktur Utama PLN Sofyan Basyir mengatakan, keenam lokasi PLTU mulut tambang itu seluruhnya berlokasi di Kalimantan dan Sumatera. Sayang, ia tak hapal nama-nama proyek yang sedianya akan diteken kontraknya."Bulan depan rencananya mau ada enam PPA untuk PLTU Mulut Tambang," jelas Sofyan ditemui di Kementerian ESDM Jumat malam (2/6). Baca : Ia melanjutkan, PPA ini akhirnya bisa ditandatangani setelah pemetaan PLTU mulut tambang dimasukkan ke dalam Rencana Umum Penyediaan Usaha Tenaga Listrik (RUPTL) 2017 hingga 2026. RUPTL tersebut telah disetujui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bulan April silam. Dengan demikian, PPA yang akan dilakukan bukanlah lelang baru. Hanya saja, proposal PLTU sempat tertahan akibat pemerintah belum menyetujui RUPTL tahun ini. Sebelumnya, PLN mengatakan ada tujuh PPA yang terhambat akibat belum disetujuinya RUPTL. Adapun sebagian PPA tersebut dilakukan demi mengubah PLTU non mulut tambang menjadi PLTU mulut tambang. "Semua PPA itu yang kami undang. Bulan depan memang baru masuk enam," jelasnya. Tengku Erry Nuradi Direncanakan Menyalakan Mesin Kapal Listrik | Best profitAdapun, beberapa kelebihan dari MVPP ini di antaranya, memiliki kemampuan dual fuel yang dapat menggunakan bahan bahar minyak (BBM) jenis Heavy Fuel Oil (HFO) dan juga bahan bakar gas (BBG).Selain itu, kapal pembangkit listrik yang disewa PLN selama 5 tahun ke depan memiliki beberapa kelebihan lain, mulai dari tidak membutuhkan lahan untuk membangun. Kemudian, mobilitas relokasi cepat, fleksibilitas dalam penggunaan bahan bakar."Konsumsi bahan bakar lebih hemat, tingkat produksi limbah relatif rendah, dan pengaruh kebisingan terhadap masyarakat relatif lebih rendah," ujarnya. Tidak hanya itu, bersamaan dengan pengoprasian perdana MVPP, juga mengadakan kegiatan acara buka bersama, safari Ramadan di PLN Pembangkitan Sektor Belawan yang turut dihadiri para alim ulama, tokoh masyarakat."Aparat TNI/Kepolisian dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Belawan. Pada kesempatan ini Gubernur dan Direktur PLN Regional Sumatera secara simbolis memberikan santunan kepada anak yatim dan kaum dhuafa," ungkapnya. Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi dijadwalkan menyalakan kapal listrik Marine Vessel Power Plant (MVPP) Onur Sultan, di Belawan, Minggu (4/6/2017).Binharun Nababan, Deputi Manajer Hukum dan Humas PLN Pembangkit Sumatera Utara mengatakan, memasuki Ramadan dilakukan tahapan-tahapan sinkronisasi kapan mesin. "Tahapan sinkronisasi, yang diawali penyalaan mesin secara perdana oleh Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dan Direktur PLN Regional Sumatera Amir Rosidin langsung dari atas kapal Onur Sultan milik PT Karpowership," ujarnya kepada wartawan di Belawan. Ia menjelaskan, MVPP dapat sinkron dengan sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) dan direncanakan Commercial Operation Date (COD) pada tanggal 9 Juni 2017.Selain itu, katanya, MVPP yang akan mengalirkan daya sebesar 240 MW. Adapun didatangkannya kapal listrik itu sebagai proyek 35,000 MW guna meningkatkan pasokan listrik untuk kebutuhan daya pada sistem kelistrikan di wilayah Sumbagut."Dengan masuknya tambahan daya 240 MW dari MVPP, nantinya daya mampu sistem Sumbagut menjadi 2.287 MW dengan perkiraan beban puncak tertinggi yang mencapai 2.075 MW. Hal ini membuat sistem Sumbagut memiliki cadangan daya sekitar 212 MW," katanya. Dia mengungkapkan, kapal MVPP Onur Sultan dengan panjang 300 meter dan lebar 50 meter ini memiliki mesin PLTD berkapasitas 18,81 MW/unit dengan jumlah total 24 unit dan mesin PLTU dengan kapasitas 2x15 MW. PLN Teken PPA Enam PLTU Mulut Tambang, Juni | Best profitPastinya, tutur Sofyan, PLTU mulut tambang tersebut berada di Sumatra dan Kalimantan. Dia memperkirakan total kapasitasnya sebesar 1.500 MW dari enam pembangkit.Secara total, PLTU mulut tambang di Sumatra berkapasitas 5.390 mega watt (MW) dan di Kalimantan 1.600 MW. Secara rinci, berdasarkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2017-2026, terdapat sembilan pembangkit di Sumatra.Kesembilan pembangkit tersebut yakni Sumsel-1 berkapasitas 300 MW, Banyuasin 240 MW dan Sumbagsel-1 berkapasitas 300 MW.
Selain itu, Riau-1, Sumsel-6 dan Sumatra 1 dengan kapasitas masing-masing sebesar 600 MW. Kemudian Sumset MT (ekspansi) sebesar 350 MW, Jambi 1.200 MW dan Sumsel-8 1.200 MW.Sisanya, di Kalimantan terdapat tujuh pembangkit yakni Kalselteng 3, Kalselteng 4, Kalselteng 5, Kaltim 3, Kaltim 5, dan Kaltim 6 dengan kapasitas masing-masing 200 MW juga Kaltimra sebesar 400 MW.“Kira-kira [kapasitas totalnya] 1.500 MW. Kira-kira enam pembangkit mulut tambang di Sumatra dan Kalimantan,” katanya. Enam kontrak jual beli listrik atau power purchase agreement dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap mulut tambang bakal ditandatangani oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Juni tahun ini.Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan berdasarkan RUPTL, terdapat beberapa PLTU mulut tambang yang akan beroperasi mulai 2019 hingga 2024. Kendati demikian, dia tak menyebut secara rinci pembangkit mana saja yang akan diteken PPA-nya.“Bulan depan nih ada enam masuk, PPA yang kita undang,” ujarnya di Jakarta, Jumat (2/6/2017). Best profit Pencairan Gaji 13 dan THR Bisa Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi | PT BestprofitSuhariyanto melanjutkan, untuk inflasi (bulan Juni nanti) lebih pada permintaan beberapa bahan makanan dan komoditas yang naik. "Ya saya pikir pemerintah sudah antisipasi dengan stok pangan lebih terjaga dan memperbaiki tata niaga kebijakan. Mudah-mudahan tidak bergejolak," pungkasnya.Seperti diketahui, pemerintah untuk tahun ini, menggelontorkan anggaran untuk THR dan gaji ke-13 sebesar Rp23 triliun. Angka ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan gelontoran dana tahun lalu sebesar Rp17,9 triliun. Kementerian Keuangan berjanji mencairkan gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) tepat waktu, yakni pada Juni ini. Pencairan ini, guna memenuhi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang biasanya memasuki tahun ajaran baru untuk membayar biaya pendidikan dan untuk kebutuhan Idul Fitri.Namun, dengan adanya pencairan ini, dikhawatirkan akan memicu inflasi selain kenaikan harga bahan makanan jelang lebaran. Baca : Ekonom: Stabilitas Ekonomi Indonesia Kembali Membaik Meski demikian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPA), Suhariyanto, berharap pencairan tersebut tak berpengaruh banyak pada inflasi."Kita harapkan jangan memicu inflasi. Kita mengharapkannya, justru akan memperkuat konsumsi rumah tangga yang nanti akan berpengaruh pada komponen konsumsi rumah tangga dalam pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau memicu inflasi sih enggak," kata Suhariyanto, Jakarta, Jumat (2/6/2017). THR dan Gaji ke-13 PNS Cair, Bagaimana Pengaruhnya ke Inflasi | PT Bestprofit"Kita harapkan tidak memicu inflasi kita harapkannya dengan gaji ke-13 memperkuat konsumsi rumah tangga yang nanti akan berpengaruh komponen konsumsi rumah tangga," kata Suhariyanto.Para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota POLRI, prajurit TNI dan pejabat negara dipastikan bakal menerima gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) dalam waktu yang berdekatan. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kecuk Suhariyanto mengungkapkan, pencairan gaji ke-13 dan THR kepada ASN tidak banyak mempengaruhi inflasi bulan ini. Pasalnya, inflasi lebih ditentukan oleh ketersediaan pasokan dengan permintaan yang berujung pada kenaikan harga."Inflasi lebih karena permintaan naik stoknya terjaga atau tidak," ujar Suhariyanto di Kantor Pusat BPS, Jakarta Pusat, Jumat (2/6/2017). Ia menambahkan, saat ini pemerintah sudah mengantisipasi kenaikan harga pangan dengan menjaga pasokan sesuai kebutuhan. Sehingga diperkirakan inflasi Juni tidak besar."Saya pikir pemerintah sudah mengantisipasi stok pangan lebih terjaga dan memperbaiki tata niaga terjaga. Mudah-mudahan tidak bergejolak," tutur Suhariyanto. Suhariyanto berharap, dengan cairnya gaji ke-13 dan THR bisa memperkuat konsumsi yang nantinya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tahun 2017. Tahun Ini Pemerintah Alokasikan Dana Rp 23 Triliun untuk Gaji ke-13 dan THR Bagi PNS | PT BestprofitPada tahun sebelumnya, realisasi anggaran untuk gaji ke-13 dan THR sekitar hampir Rp 18 triliun. Ini berarti ada kenaikan anggaran di tahun ini ketimbang tahun lalu.Rinciannya, pada tahun lalu dana untuk membayar gaji ke-13 PNS aktif di 2016 sekitar Rp 6,5 triliun. Gaji ke-13 untuk pensiunan PNS sebesar Rp 6,2 triliun dan THR bagi PNS aktif Rp 5,2 triliun.
Soal payung hukum, Sri Mulyani mengatakan saat ini pihaknya tengah menyusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) yang ditetapkan Presiden Jokowi mengenai pencairan gaji ke-13 serta THR tersebut. Pemerintah sedang menyiapkan payung hukum untuk pencairan gaji ke-13 serta Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS).Sementara, anggarannya menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani dialokasikan sebesar Rp 23 triliun. “Dari sisi keputusannya dan anggarannya, basisnya Undang-undang APBN yang disetujui. Anggarannya kami sediakan Rp 23 triliun,” kata Sri Mulyani di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (1/6). PT Bestprofit Pemerintah Indonesia kembali menerbitkan surat utang negara | BestprofitVolatilitas mata uang yen dan rupiah juga cukup stabil. "Kondisi ini membuat minimnya kekhawatiran investor Jepang untuk membeli surat utang Indonesia," jelas Made.Made bilang, peningkatan minat investor Jepang terhadap obligasi yang ditawarkan pemerintah Indonesia sudah terlihat dari penerbitan tahun 2015. Tercermin dari penerbitan seri obligasi tanpa jaminan dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC) atau Non-JBIC Guaranteed Bonds.Bahkan, di tahun berikutnya dan tahun ini, tidak ada penawaran seri dengan jaminan. "Kalau penerbitan obligasinya tanpa jaminan, berarti dapat menghemat cost of fund dengan memangkas dana penjaminan ke JBIC," terang Made. Analis Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA) Lili Indarli menambahkan, kepercayaan investor Jepang terhadap surat utang Indonesia juga dipengaruhi oleh turunnya persepsi risiko investasi pasca kenaikan rating S&P.Sentimen tersebut mendongkrak animo pasar terhadap penerbitan kali ini. "Seperti disinggung dalam keterangan DJPPR, permintaan mengalami kenaikan hingga 100% dari penerbitan sebelumnya," pungkas Lili.Sebagai catatan, pemerintah mengubah metode penerbitan SUN valas dan tidak menggunakan metode private placement. Kini, pemerintah menerapkan penawaran dengan format public offering yang serupa lelang. Pemerintah Indonesia kembali menerbitkan surat utang negara (SUN) dalam valuta asing berdenominasi yen Jepang atau samurai bonds senilai 100 miliar. Pemerintah kali ini mematok kupon lebih rendah ketimbang penerbitan sebelumnya.Menurut keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Rabu (31/5), penerbitan samurai bonds akan berbarengan dengan setelmen yang dijadwalkan pada Rabu (8/6). Ada tiga seri surat utang yang diterbitkan.Pertama, seri RIJPY0620 bertenor tiga tahun yang jatuh tempo pada 8 Juni 2020. Obligasi ini mematok kupon 0,65%. Nilainya 40 miliar. Pada penerbitan tahun lalu, kupon samurai bonds bertenor sama dipatok sebesar 0,83%. Tahun 2015, kupon yang dipatok bahkan sebesar 1,08%.Kedua, seri RIJPY0622 bertenor tujuh tahun dengan kupon 0,89%. Pemerintah menerbitkan seri ini sebesar 50 miliar. Kupon seri ini juga lebih rendah dari kupon obligasi tenor yang sama pada tahun 2015 sebesar 1,38% dan tahun 2016 sebesar 1,16%.Ketiga, seri RIJPY0624 dengan tenor tujuh tahun dan kupon 1,04%. Nilai penerbitan seri ini sebesar 10 miliar. Seri bertenor tujuh tahun ini pertama kali diterbitkan. Analis Fixed Income MNC Securities I Made Adi Saputra menjelaskan, pemerintah memanfaatkan momentum kenaikan peringkat utang dari S&P menjadi investment grade untuk menekan kupon. Meski kupon turun, obligasi berdenominasi yen ini bakal tetap laris. "Minat investor Jepang akan positif," prediksi Made.Kupon obligasi samurai ini juga masih lebih tinggi ketimbang suku bunga Bank of Japan yang rendah, yakni -0,1%. "Jadi, sebenarnya kalau kuponnya dipasang selisih sedikit di atas 0% saja, sudah akan laku," jelas Made.Selain itu, menengok data Asian Bonds Online, yield surat utang pemerintah Jepang tenor 10 tahun saat ini 0,05%. Artinya, samurai bonds menawarkan kupon yang lebih menarik.Apalagi, Moody's Investor Service memberi peringkat Baa3 untuk samurai bonds ini. Baa3 merupakan peringkat investment grade versi Moody's. "Peringkat tersebut mengindikasikan tingkat utang rendah, defisit fiskal yang sempit dan pertumbuhan sehat negara tersebut," kata Christian de Guzman, VP Senior Credit Officer Moody's melalui keterangan resmi yang diterima KONTAN, kemarin. Kupon 0,65%, Samurai Bonds akan tetap laris | BestprofitAnalis Fixed Income MNC Securities I Made Adi Saputra menjelaskan, strategi menekan kupon di penerbitan kali ini merupakan langkah pemerintah memanfaatkan momentum kenaikan peringkat utang Indonesia menjadi investment grade oleh Standard and Poor’s (S&P) beberapa waktu lalu. “Minat investor Jepang akan positif,” prediksinya.Mengingat Samurai Bonds akan dijajakan di negeri sakura, maka yang menjadi patokan adalah suku bunga yang ditetapkan Bank of Japan, yakni -0,1%. “Jadi, sebenarnya kalau kuponnya dipasang selisih sedikit di atas 0% saja, sudah akan laku,” jelasnya. Kedua, yield surat utang pemerintah Jepang tenor 10 tahun bertengger di level 0,05% saja. Artinya, SUN valas berdenominasi Yen yang ditawarkan pekan depan memiliki struktur variasi kupon menarik dengan kisaran 0,65% hingga 1,04%.Ketiga, sejauh ini mata uang yen dan rupiah dapat dikatakan cukup stabil. Lain halnya dengan dollar Amerika Serikat (AS) yang saat ini tengah rawan koreksi akibat sentimen negatif dalam negeri. Lihat Juga : Pemerintah Indonesia kembali menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi Yen Jepang atau Samurai Bonds. Kali ini, pemerintah menawarkan kupon lebih kecil dibanding dua penerbitan sebelumnya.Sementara, nominal penerbitannya masih tetap dengan jumlah ¥ 100 miliar. Penerbitannya akan berbarengan dengan settlement yang dijadwalkan akan dilaksanakan Rabu (8/6) pekan depan.Berdasarkan keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan yang dirilis Rabu (31/5), Samurai Bonds seri RIJPY0620 bertenor 3 tahun yang jatuh tempo pada 8 Juni 2020 mematok kupon 0,65%. Bandingkan dengan kupon yang dipasang pada seri bertenor sama di tahun 2016 yakni sebesar 0,83%. Adapun kupon seri 3 tahun pada penerbitan dua tahun lalu yang ditetapkan sebesar 1,08%.Tren penurunan kupon juga terjadi untuk seri obligasi bertenor 5 tahun. Pada tahun 2015, besaran kuponnya adalah 1,38%. Lalu, menurun pada penerbitan Samurai Bonds di tahun berikutnya jadi sebesar 1,16%. Tahun ini, kupon SUN valas Yen bertenor 5 tahun kembali menyusut jadi hanya 0,89%. Pemerintah RI Terbitkan Samurai Bonds 100 Miliar Yen | BestprofitPemerintah meyakini di tengah membaiknya sentimen dari investor global terhadap Indonesia, penerbitan ini juga memperoleh respons positif dari investor Jepang, yang ditandai dengan adanya sejumlah investor baru seperti Asset Management dan Dana Pensiun.Besarnya animo investor juga ditunjukkan oleh jumlah permintaan yang naik hampir 100% dari penerbitan Samurai Bonds sebelumnya. Investor Jepang yang turut berpartisipasi meliputi asuransi jiwa, bank, shinkins/community bank, asset manager dan institusi lainnya.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan surat utang berdenominasi yen alias samurai bonds, dengan nilai 100 miliar yen.Berdasarkan siaran pers yang diterima detikFinance, Kamis (1/6/2017), surat utang tersebut terbagi atas berbagai tenor. Seri RIJPY0620 dengan tenor 3 tahun senilai 40 miliar yen, dengan bunga atau kupon 0,65%. Kemudian seri RIJPY0622 bertenor 5 tahun dengan nilai 50 miliar yen, dan kupon 0,89%. Lalu seri RIJPY bertenor 7 tahun dengan nilai 10 miliar yen dan kupon 1,04%.Tanggal penerbitannya adalah 8 Juni 2017. Joint lead arrangers dalam transaksi ini adalah Mizuho Securities Co Ltd, Nomura Securities Co Ltd, dan SMBC Nikko Securities Inc. Bestprofit Dari 6 rangkaian kereta api yang diproduksi INKA | Best profitKereta itu merupakan jenis ekonomi premium. Kenapa ekonomi premium? Karena walaupun termasuk dalam kelas ekonomi tapi kereta itu memiliki berbagai fasilitas kelas eksekutif."Rencana untuk (rute) Pasar Senen ke Semarang Poncol, Pasar Senen - Lempuyangan. Pasar Senen - Madiun, Pasar Senen - surabaya (Jawa Timur) di antara itu," kata Kepala Humas PT KAI, Agus Komarudin, kepada detikFinance, Jakarta, Senin (29/5/2017).Kereta tersebut masih dalam tahap uji coba, sehingga KAI belum bisa memastikan jadwal penggunaan untuk angkutan mudik. Yang jelas, KAI berupaya agar kereta tersebut bisa dipakai menambah kapasitas angkutan mudik."Kami belum bisa pastikan jadwalnya, karena sekarang masih tahap uji coba. Itu kan persoalannya kita mengangkut orang yang memang harus melalui prosedur pengujian seperti kelayakannya, sertifikasinya juga dari Kementerian Perhubungan," terangnya.Dihubungi terpisah Senior Manager Humas Protokoler dan PKBL PT INKA, Cholik Mochamad, mengatakan pihaknya saat ini telah uji coba 4 rangkaian kereta Lebaran. Targetnya, KAI akan menerima rangkaian kereta tersebut pada 14 Juni nanti."Kami Insya Allah sampai 14 Juni nanti, 6 trainset itu akan kami kirim secara bertahap. Kebetulan ini yang sudah dites untuk kelayakan jalan, uji teknis dan lainnya sudah 4 trainset, jadi sisa tinggal dua trainset saja. Insya Allah target 14 juni sudah bisa kita kirim, sehingga Bisa mendukung angkutan lebaran 2017," tutur Cholik. PT Industri Kereta Api (INKA) telah menyiapkan 6 rangkaian kereta untuk dikirim PT Kereta Api Indonesia (KAI). Rangkaian kereta api buatan INKA akan digunakan sebagai angkutan tambahan saat mudik lebaran.Dari 6 rangkaian kereta api yang diproduksi INKA, masing-masing rangkaian memiliki 11 gerbong. Sehingga totalnya akan berjumlah 66 gerbong. KAI akan menggunakan kereta tersebut untuk mengangkut pemudik dari Jakarta menuju Jawa Tengah (Jateng), Yogyakarta, dan Jawa Timur (Jatim). Kereta itu merupakan jenis ekonomi premium. Kenapa ekonomi premium? Karena walaupun termasuk dalam kelas ekonomi tapi kereta itu memiliki berbagai fasilitas kelas eksekutif."Rencana untuk (rute) Pasar Senen ke Semarang Poncol, Pasar Senen - Lempuyangan. Pasar Senen - Madiun, Pasar Senen - surabaya (Jawa Timur) di antara itu," kata Kepala Humas PT KAI, Agus Komarudin, kepada detikFinance, Jakarta, Senin (29/5/2017). Jelang Mudik, KAI Perkuat Keamanan | Best profitUntuk mengamankan 107 stasiun yang berada di wilayahnya (batas wilayahnya dari Cikampek, Tanjung Priok, Merak, hingga Sukabumi), pihak PT KAI Daop 1 di masa angkutan lebaran ini akan melibatkan tenaga keamanan sebanyak 1.145 personel, yang terdiri dari BKO TNI / Polri sebanyak 266 personel dan petugas Keamanan internal PT KAI Daop 1 Jakarta sebanyak 879 personel. Dimana petugas dari pihak PT KAI Daop 1 terdiri dari tenaga Polsuska 243 personel dan PKD 636 personel. Tenaga keamanan dari unsur TNI dan Polri, terdiri dari Garnisum 20 personel, Polda Metro jaya 134 pesonel, Polda Jabar 56 personel, dan Polda Banten 56 personel.Nantinya tenaga keamanan itu akan tersebar sebagai tenaga keamanan stasiun 214 personel, tenaga keamanan jalur KA 44 personel, dan personel pawang K9 (keamanan menggunakan anjing) 8 personel.Pada masa angkutan Lebaran 2017 ini, pihak PT KAI Daop 1 akan mengoperasikan 52 perjalanan KA Reguler dengan total kapasitas tempat duduk 41.778 per hari, dan 15 perjalanan KA Tambahan dengan total tempat duduk 8.404 per hari.Kereta-kereta yang merupakan pemberangkatan awal dari Stasiun Gambir terdiri dari 28 KA reguler (12.104 penumpang per hari) dan 9 KA tambahan (3.320 penumpang per hari). Lihat Juga : Persiapan Mudik, Gerbong dan Lokomotif Kereta Direnovasi Dalam rangka meningkatkan keamanan di lingkungan stasiun kereta api menjelang masa angkutan lebaran, sistem keamanan di Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen telah diperkuat dengan bantuan keamanan unit K9 (unit keamanan dengan hewan berupa anjing) dari Polda Metro Jaya.Direncanakan sebanyak 4 unit K9 itu, akan berpatroli di sekitar Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen yang menjadi pusat keberangkatan para penumpang kereta api jarak jauh dan menengah dari wilayah Jakarta ke sejumlah daerah seperti Jawa Barat (Bandung dan Cirebon), Jawa Tengah (Semarang, Purwokerto, Jogjakarta, dan Solo), serta Jawa Timur (Surabaya, Malang dan Madiun). Persiapan Angkutan Lebaran 2017, Ini Bocoran Mudik Gratis Khusus Motor | Best profitTahap I pada 16 Februari sampai dengan 16 April 2017 dengan mekanisme pendaftaran motor dengan fasilitas kemudahan membeli tiket kereta api sebanyak tiga orang penumpang (dua dewasa + satu anak). B. Tahap II pada 17 April sampai dengan 4 Juli 2017 dengan mekanisme pendaftaran motor saja. C. Untuk perjalanan contra flow pendaftaran dilakukan pada 16 Mei sampai dengan 4 Juli 2017 di stasiun persinggahan KA-Motis di daerah.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan menyelenggarakan angkutan sepeda motor dengan angkutan kereta api dalam masa Lebaran 2017 secara gratis. Rencana penyelenggaraan dilakukan selama 13 hari menjelang Lebaran. Direktur Utama Kereta Api Indonesia (KAI) Edi Sukmoro mengatakan, untuk angkutan arus mudik diberlakukan selama enam hari pada H-7 sampai H-2 (18 sampai 23 Juni 2017). Kemudian pada arus balik diberlakukan selama tujuh hari mulai H+2 sampai H+9 (29 Juni sampai 5 Juli 2017). "Ini gratis untuk angkutan sepeda motor masa Lebaran selama 13 hari," ujarnya dalam rapat kerja terkait angkutan Lebaran dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Selasa (30/5/2017). Dia melanjutkan, kapasitas angkut sepeda motor gratis yang disiapkan sebanyak 18.096 dengan penumpang motor gratis sebanyak 52.364 orang. "Sejak dibuka pendaftaran posisi per 25 Mei itu yang mendaftar itu arus mudik sudah 8.168 unit dan arus balik sudah 7.253 unit untuk kendaraan," tuturnya. Adapun pendaftaran motor gratis (bukan penumpang) secara online mulai 15 Februari sampai dengan 14 Juni 2017: A. Best profit Pengelolaan Keuangan I BPK Mencatat Persoalan Bukan Hanya dalam Pengadaan Kapal | Best profitAbdul Halim yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu menyatakan bahwa proyek pengadaan kapal perikanan yang menjadi temuan di dalam laporan audit BPK mengindikasikan semrawutnya perencanaan dan terkesan asal-asalan.“Proyek pengadaan kapal perikanan menimbulkan kerugian bertingkat bagi masyarakat nelayan penerima karena kapal tidak bisa dioperasikan meski sudah diserahterimakan,” paparnya, di Jakarta, Senin (29/5).Namun, BPK menyebutkan persoalan proyek pengadaan bukan menjadi alasan utama pemberian opini TMP pada laporan keuangan KKP pada 2016. BPK mengungkapkan pihaknya menemukan banyak masalah lainnya. Anggota BPK, Rizal Djalil, di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Senin (29/5), menyatakan beberapa masalah lainnya lagi yakni berdasarkan realisasi belanja barang per 31 Desember 2016 senilai 4,4 trilliun rupiah. Realisasi belanja tersebut, di antaranya 209,22 miliar rupiah untuk pembayaran pembangunan kapal perikanan untuk diserahkan terhadap masyarakat.Adapun pembayaran pembangunan kapal perikanan merupakan pembayaran 100 persen atas fisik pekerjaan kapal yang belum diselesaikan 100 persen. Berdasarkan berita acara serah terima per 31 Desember 2016, diserahkan dari galangan ke koperasi sebanyak 48 kapal dari 756 kapal yang direalisasikan 100 persen pembayarannya.BPK, terang Rizal, tak bisa mengantongi bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat soal kewajaran nilai itu. “Karenanya lembaga itu tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut,” ungkapnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diminta memperbaiki perencanaan keuangan sehingga tidak terkesan asal-asalan dalam penyusunannya. Hal itu menyusul predikat Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer yang disematkan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan KKP pada 2016.Pengamat sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim menyatakan rapor disclaimer oleh BPK terkait dengan laporan keuangan KKP harus menjadi cambuk bagi kementerian untuk memperbaiki kinerja program dan kinerja keuangannya. Menurut dia, penting untuk dicatat bahwa audit bukan perkara administrasi semata, melainkan cermin tentang perencanaan, implementasi atau penerapan, dan evaluasi program. Awak Kapal Pengawas Perikanan Dipulangkan | Best profitKemudian Saudara Gunawan berada di kapal Vietnam Coast Guard hingga sampai di pangkalan operasi Vietnam Coast Guard di Ho Chi Min City, untuk kemudian diserahkan secara resmi kepada Konsulat Jenderal RI di Ho Chi Min City pada tanggal 27 Mei 2017. “Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, khususnya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Hanoi, dan Konsulat Jenderal RI di Ho Chi Min City, Vietnam, sehingga Sdr. Gunawan dapat kembali ke tanah air dengan keadaan sehat.Sementara itu, KKP melalui Direktorat Jenderal PSDKP juga akan memproses pemulangan sejumlah 343 Anak Buah Kapal (ABK) Vietnam yang saat ini masih ditampung di beberapa kantor Unit Pelaksana Teknis PSDKP, ungkap Eko. Nelayan yang akan dipulangkan tersebut merupakan nelayan yang ditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan, dalam berbagai operasi karena melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Namun status hukumnya bukanlah tersangka (non yustisia) serta nelayan yang hanya menjadi saksi.Ketentuan pemulangan nelayan asing yang berstatus non tersangka telah diatur dalam Pasal 83A ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menyebutkan bahwa selain yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana perikanan atau tindak pidana lainnya, awak kapal lainnya dapat dipulangkan termasuk yang berkewarganegaraan asing. Dalam hal proses hukum tindak pidana perikanan, yang ditetapkan tersangka adalah Nakhoda dan Kepala Kamar Mesin (KKM). Sedangkan yang lainnya hanya berstatus sebagai saksi ataupun tidak memiliki status (non tersangka dan non saksi).Awak Kapal Pengawas (AKP) Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas nama Danang Gunawan Wibisono, dipulangkan dari Vietnam dan tiba di Jakarta pada tangggal 29 Mei 2017. Pemulangan berhasil dilaksanakan atas koordinasi yang intensif antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Vietnam melalui saluran diplomasi antara kedua Negara yang telah terjalin dengan baik. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Eko Djalmo, di Jakarta (29/5). Selanjutnya, Eko Djalmo menambahkan bahwa Danang Gunawan Wibisono merupakan AKP Hiu Macan 01 yang turut serta dalam proses penangkapan 5 (lima) kapal perikanan Vietnam oleh Kapal Pengawas (KP) Hiu Macan 001 pada tanggal 21 Mei 2017 di perairan Laut Natuna, Kepulauan Riau. Saat melakukan pengawalan, kapal perikanan yang dinaiki oleh Gunawan tenggelam di lokasi penangkapan, yang akhirnya Gunawan dievakuasi ke kapal yang terdekat, yaitu kapal Vietnam Coast Guard. AKP Indonesia Dipulangkan ke Jakarta oleh Vietnam, Dirjen KKP: Terima Kasih | Best profit“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, khususnya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Hanoi, dan Konsulat Jenderal RI di Ho Chi Min City, Vietnam, sehingga saudara Gunawan bisa kembali ke Tanah Air dengan keadaan sehat," ungkap Eko.
Danang Gunawan Wibisono merupakan AKP Hiu Macan 01 yang turut serta dalam proses penangkapan lima kapal perikanan Vietnam oleh Kapal Pengawas (KP) Hiu Macan 001 pada 21 Mei 2017 lalu di perairan Laut Natuna, Kepulauan Riau.Saat melakukan pengawalan, kapal perikanan yang dinaiki Gunawan tenggelam di lokasi penangkapan. Dia lantas dievakuasi ke kapal terdekat, yaitu kapal Vietnam Coast Guard. Awak Kapal Pengawas (AKP) Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bernama Danang Gunawan Wibisono telah dipulangkan dari Vietnam dan sudah tiba di Jakarta, hari ini, Senin (29/5).Pemulangan berhasil dilakukan atas koordinasi intensif antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Vietnam, melalui saluran diplomasi antara kedua negara.Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Eko Djalmo Asmadi menyampaikan terima kasih atas kerja sama kedua negara tersebut. Best profit (BI) menyatakan sudah siap menjalankan kebijakan redenominasi | BestprofitBagi BI, kebijakan redenominasi rupiah sangat baik terutama bagi reputasi ekonomi Indonesia dan meningkatkan efisiensi. Agus pun menegaskan, redenominasi bukan sanering atau pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai uang, maka masyarakat tidak perlu khawatir.Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) BI Dody Budi Waluyo menambahkan, bank sentral telah mengkaji kebijakan redenominasi mata uang sejak 2012. Bahkan, sekitar dua tahun lalu sebenarnya sudah pernah masuk prolegnas. "Kami menunggu DPR membahas RUU redenominasi karena sebenarnya kebijakan ini merupakan inisiatif DPR. BI hanya tinggal menjalankan," ujarnya kepada wartawan di Gedung BI, Jakarta. Ia menjelaskan, redenominasi mata uang merupakan kebijakan bagus. Pasalnya nilai tukar rupiah akan menjadi lebih kecil penyebutannya namun tidak mengubah nilai nominalnya. "Misalnya satu dolar AS kan sekitar Rp 13 ribu, akan lebih enak kalau disebut Rp 130. Kalau angkanya lebih kecil, kepercayaan diri kita akan jadi lebih baik," tutur Dody. Bank Indonesia (BI) menyatakan sudah siap menjalankan kebijakan redenominasi atau penyederhanaan mata uang rupiah. Diharapkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) redenominasi bisa masuk prolegnas agar dapat segera dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Gubernur BI Agus Martowardojo mengungkapkan, bank sentral sudah mengajukan RUU redenominasi sejak tahun lalu agar dibahas dalam prolegnas tahun ini. Hanya saja, prolegnas di sepanjang 2017 fokus pada undang-undang terkait penerimaan negara, sehingga RUU penyederhaan mata uang belum terpilih. Bila ada kesempatan memasukkan RUU tersebut ke prolegnas tahun ini, kata Agus, tentu BI tidak akan melewatkan kesempatan itu. "Kami berharap DPR bisa mempertimbangkan pembahasan RUU redenominasi karena di dalamnya hanya memuat 18 pasal," jelasnya, saat ditemui di acara buka puasa bersama di Gedung BI, Jakarta, Senin (29/5). Menurutnya, penyampaian RUU redenominasi tergantung kepada Menteri Hukum dan HAM serta menteri Keuangan. "Saat ini perekonomian Indonesia sudah tepat untuk menerapkan redenominasi, inflasi kita rendah dengan pertumbuhan ekonomi membaik pada kuartal pertama 2017 mencapai lima persen year on year (yoy)," tutur Agus. Program Rp 1.000 Jadi Rp 1 Tak Kunjung Jadi, Ini Penyebabnya | Bestprofit"Prioritasnya lebih ke UU yang terkait penerimaan negara," kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo saat berbincang di kantornya, Senin malam (30/5/2017).Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Hukum dan HAM, menurut Agus sebagai pihak yang mengajukan RUU sudah sepakat untuk segera memulai pembahasan dan selesaikan secepat mungkin. Sehingga bisa segera di realisasikan. Redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang, bukan sanering yang berarti adalah pemotongan. Jadi harga barang dan jasa yang berlaku tetap akan mengikuti nilai rupiah yang baru. "UU redenominasi itu akan sangat baik karena redenominasi mata uang sama-sama pahami bukan sanering pemotongan uang. Tapi itu redenominasi tentukan ulang jumlah angka dari mata uang dan bersamaan harga barang dan jasa," paparnya. Agus mengharapkan, tahun depan RUU redenominasi bisa masuk ke dalam prolegnas. "Kalau dari sekarang sampai akhir tahun ada kemungkinan bisa memasukkan RUU redenominasi ke Prolegnas," tukasnya. Rancangan Undang-undang (UU) redenominasi atau mengubah Rp 1.000 menjadi Rp 1 masih belum jadi prioritas bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sudah sejak dua tahun lalu RUU diajukan, akan tetapi belum juga masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas).Alasan yang selalu disampaikan, yaitu, DPR masih berfokus pada RUU yang berkaitan dengan penerimaan negara. Di antaranya adalah RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), RUU Pajak Penghasilan (PPh) dan lainnya. BI Kembali Gulirkan Pembahasan RUU Redenominasi Tahun Ini | BestprofitApabila kebijakan redenominasi diambil dalam waktu dekat, menurut Bhima, pemerintah dan BI akan diuntungkan waktu karena masa transisi dapat dilakukan tanpa terburu-buru. Implementasi redenominasi memang tidak bisa dilakukan dalam satu atau dua tahun ke depan, mengingat perekonomian global masih mengantisipasi kenaikan suku bunga acuan AS yang berpotensi memperkuat nilai dolar AS. Sementara, salah satu syarat implementasi redenominasi, yakni kestabilan fluktuasi nilai tukar.Tak cuma itu, sambung Bhima, implementasi redenominasi juga harus memperhatikan kondisi psikologis masyarakat. Buktinya, saat ini, masih ada anggapan di masyarakat bahwa redenominasi merupakan sanering.
"Ketika ekonomi sedang dalam masa-masa lesu, seperti sekarang, kalau ada gejolak dari kebijakan seperti itu, masyarakat akan membuat kegaduhan yang tidak perlu," terang dia. Sekadar mengingatkan, RUU Redenominasi telah diusulkan sebelumnya, namun gagal masuk ke daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017. Wacana redenominasi diutarakan pada 2013 silam.Kebijakan ini akan menghilangkan tiga angka terakhir dalam setiap pecahan mata uang. Misalnya, Rp1.000 menjadi Rp1. Salah satu negara yang pernah melakukan redenominasi mata uangnya, yakni Turki dengan mengubah denominasi 1.000.000 lira menjadi 1 lira pada 2005 silam. Bank Indonesia (BI) kembali mengungkit pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Redenominasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar dimulai tahun ini. Pasalnya, rancangan beleid yang memuat 18 pasal itu membutuhkan masa transisi implementasi yang cukup panjang, yaitu sekitar 7 tahun hingga 8 tahun."Kalau dari sekarang sampai akhir tahun nanti ada kemungkinan untuk bisa memasukkan RUU Redenominasi Rupiah, kami pasti ingin memasukkan," ujar Gubernur BI Agus DW Martowardojo, Senin (29/5) malam.Agus mengatakan, bank sentral akan menggandeng pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk berkoordinasi. Toh, redenominasi mata uang dibutuhkan untuk efisiensi pencatatan akutansi, termasuk meningkatkan reputasi ekonomi nasional.Redenominasi tidak akan memotong nilai mata uang, seperti halnya kebijakan sanering. Sanering adalah pemangkasan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai uang. Kebijakan sanering ditujukan demi mengurangi jumlah uang beredar akibat melonjaknya harga-harga barang dan jasa.Agus menilai, saat ini adalah saat yang tepat untuk memulai pembahasan redenominasi, mengingat bukan cuma kebutuhan masa transisi yang tidak sebentar, tetapi juga karena inflasi Indonesia dalam posisi rendah dan pertumbuhan ekonomi diperkirakan membaik. "Kita lihat bahwa ekonomi kuartal pertama (5,01 persen) dibandingkan kuartal pertama tahun lalu (4,91 persen) atau dibandingkan kuartal keempat 2016 (4,94 persen), semua lebih baik. Jadi, ini merupakan saat yang tepat," imbuhnya.Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengaku, mendukung pembahasan RUU Redenominasi untuk dilakukan tahun ini juga. Apalagi, ia menyebut, pemerintah tengah memiliki dukungan politik yang kuat terlihat dari pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2017. Tahun sebelumnya, pemerintah mendapatkan dukungan lewat UU Pengampunan Pajak. Bestprofit Penggantian nama dilakukan sebagai langkah ekspansi bisnis | BestprofitNamun, dia mengatakan manajemennya tetap sama, hanya diubah namanya saja dan tetap berpusat di Malaysia. Penggantian nama juga dimaksudkan untuk mempermudah operasi penerbangan, terutama untuk penerbangan internasional."Sebagai contoh, misalnya mau terbang ke Hong Kong, penumpang bisa terbang Jakarta-Kuala Lumpur pakai Batik Indonesia, lalu gabung penerbangan Kuala Lumpur-Hong Kong dengan Batik Malaysia," katanya.CEO Malindo Air, Chandran Rama Muthy menjelaskan, penggantian nama atau merk tersebut merupakan ekspansi bisnis untuk menjangkau lebih banyak destinasi. "Karena punya destinasi ke 16 negara, kita punya Batik Indonesia dan Batik Malaysia, kita bisa kolaborasi lebih baik, kita bisa mengangkut banyak turis dan ini lebih mudah untuk menjualnya ke pasar," katanya.Kapasitas Malindo saat ini tersedia 11 juta penumpang dengan tingkat keterisian hanya sampai 5,8 juta penumpang. Tahun depan, Malindo menaikkan target keterisian menjadi 8 juta penumpang."Mudah. Kita berhasil tahun pertama 900.000 penumpang, tahun kedua 2.75 juta penumpang, tahun ketiga 3.8 juta, tahun keempat 5.8 juta, jadi delapan juta saya rasa oke," katanya. Dalam ekspansi bisnis, Chandran mengatakan akan membuka rute ke Pnom Penh Kamboja pada Agustus mendatang dan akan juga merambah kota lainnya, seperti Dakka, Bangladesh dan Guangzhou."Kita akan meluncurkan dua lagi, salah satunya Brisbane, untuk China sendiri sedang berjalan, kita fokus di Kunming," katanya.Maskapai Malaysia Malindo Air akan berganti nama menjadi Batik Malaysia mulai Semester 2017. Penggantian nama dilakukan sebagai langkah ekspansi bisnis sekaligus memperluas jaringan Lion Group.Pendiri Lion Group, Rusdi Kirana mengatakan, pergantian nama tersebut agar pengoperasiannya menjadi lebih terintegrasi."Supaya dia integrated. Sekarang kan Malindo terbang Kuala Lumpur-Bali-Brisbane, nah kalau namanya Malindo ketika dia terbang dari Jakarta kita paketnya susah. Tapi kalau namanya sama, ketika konsumen buka situs nanti penerbangannya bisa terintegrasi," katanya seperti ditulis Antara, Senin kemarin. Batik Air Buka Rute Internasional Baru Mulai Juni 2017 | BestprofitSebelumnya pada April, Batik Air juga telah melakukan ekspansi rute untuk penerbangan domestik. Rute yang dibuka adalah ke Ternate melalui Bandara Sultan Babullah, Bandar Lampung.Kemudian Bandara Internasional Radin Inten II di Gorontalo Bandara Jalaluddin, dan Banda Aceh melalui Bandara Sultan Iskandar Muda.Batik Air merupakan maskapai yang berada di bawah naungan Lion Air Group. Maskapai penerbangan ini baru saja kedatangan pesawat Boeing jenis baru dengan unit B737 Max 8. Sebanyak empat buah Boeing jenis terbaru akan dioperasikan untuk penerbangan internasional. "Boeing 737 Max untuk di Indonesia itu untuk Internasional dulu. Di juli kita akan terbang Bali-Shanghai. Sama menado - shanghai itu juga pake eight max," tutur Rusdi.Maskapai Batik Air berencana membuka rute penerbangan internasional baru mulai Juni 2017. Rute internasional tersebut yakni Bali-Perth dan Bali-Kuala Lumpur.Hal ini disampaikan co-founder Lion Air Rusdi Kirana dalam acara seremonial penerbangan pertama Malindo Air Boeing 737 Max 8 di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (22/5/2017). "Batik nih bulan Juni dia terbang ke Perth, Bali - Perth. Batik Indonesia. Dia juga terbang kuala lumpur-Bali," tutur dia saat ditemui di Kuala Lumpur International Aiport, Senin (22/5/2017).Rencananya rute tersebut akan mulai beroperasi pada 21 Juni 2017. Penerbangan dari Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar dengan jadwal pukul 13.10 WITA dan 19.55 WITA. Sedangkan dari Perth pukul 08.40 dan 17.30 waktu setempat. Penerbangan Bali - Perth ini akan berlangsung dua kali dalam sehari. lion operasikan empat boeing max tahun ini | Bestprofit"Max untuk di Indonesia itu untuk Internasional dulu. Di Juli kami terbang Bali-Shanghai dan Manado-Sianghai itu pakai Max 8," katanya.Dia menuturkan kedatangan perdana Boeing 737 8 Max di Kuala Lumpur karena dia pembeli pertama pesawat berbadan sedang seri terbaru dari Boeing itu. Selain itu, lanjut dia, dengan menggunakan pesawat terbang itu, bisa menghemat biaya operasi untuk bahan bakar sebesar 14 persen dari seri pesawat berbadan sedang Boeing NG 737, 20 persen dari Boeing 737NG (1998 EIS) dan sembilan persen dari A320neo.
Pasalnya, BBM komponen terbesar dari biaya operasional penerbangan, bisa sampai 40 persen.Artinya, dia bilang, dari sekitar 30.000 liter avtur yang terpakai untuk satu pesawat dalam sebulan, pihaknya bisa menghemat sekitar 300 liter avtur. Hal itu, menurut dia, meningkatkan daya saing karena bisa berpengaruh ke harga tiket. Kalau satu jam dia kurang 300 liter, ya nanti bisa disesuaikan saja sama harga minyak dunia, kalau misalnya satu liter satu dollar, sebulan kurang bisa 30.000 dollar, karena penghematan bahan bakar sebulan pakai pesawat ini bisa 30.000 liter," katanya. Maskapai penerbangan Lion Air akan mengoperasikan empat pesawat berbadan sedang seri terbaru dari Boeing, yaitu Boeing 737 Max 8 tahun ini. Pendiri Lion Group, Rusdi Kirana, dalam penyambutan kedatangan Boeing 737 Max 8 di Bandara Internasional Kuala Lumpur 2, Kuala Lumpur, Senin, mengatakan, tahun ini akan mendatangkan empat unit untuk Lion Air dan empat unit untuk Malindo Air yang bermarkas di Malaysia. Dia baru saja dilantik menjadi duta besar Indonesia untuk Malaysia. "Tahun ini empat di Malaysia dan empat di Indonesia datang untuk Lion," katanya. Dia menambahkan tahun depan juga akan didatangkan lagi Boeing Max 9 sebanyak 17 unit pesawat yang akan dioperasikan Lion Air, Batik Air, Malindo Air dan Thai Lion Air. "Tahun depan Lion Air yang menjadi maskapai pertama yang pakai Boeing 737 9 Max, jadi delapan kami kasih ke Malindo, delapan ke Lion," katanya. Pebisnis yang baru dilantik menjadi duta besar ini mengatakan, kedatangan pesawat baru tersebut untuk mendukung operasi Lion Group di mana salah satunya, yaitu Batik Air mulai menerbangi Bali-Perth Juni tahun ini, selain itu juga rute Kuala Lumpur-Bali. Bestprofit Komisi XI DPR terbelah dalam menyikapi Peraturan Pemerintah | Best profitHasil pembahasan tersebut akan menentukan perppu tersebut bisa naik level dan disahkan menjadi UU atau justru ditolak.Namun, meski keberadaan perppu itu diyakini bisa menguntungkan kinerja pajak, tapi baginya masih perlu kajian mendalam, apakah saat ini memang ada kondisi mendesak sehingga pemerintah harus mengeluarkan perppu."Sekarang apakah ini sudah sangat mendesak? Nanti akan kami bahas di Komisi XI. Rencananya pekan ini," kata Soepriyatno, Senin (22/5/2017).Sementara itu anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra Kardaya Warnika mengatakan, alasan mendesak menjadi subjektivitas pemerintah. Namun baginya, belum ada keadaan memaksa yang membutuhkan kehadiran Perppu 1/2017. Justru, Kardaya khawatir dasar hukum baru itu tidak sejalan dengan amnesti pajak.Bukan tidak mungkin, wajib pajak malah ketakutan karena kerahasiaan data finansialnya akan dilihat oleh aparat pajak. Ini bisa menyebabkan investor tidak nyaman, sehingga dana yang sudah masuk malah balik lagi ke negara asal."Coba bayangkan kalau uangnya terbang lagi ke luar. Bagaimana perekonomian Indonesia? Bagaimana investasi? Bisa menurun," kata Kardaya. Namun Johnny G Plate, anggota Komisi XI asal Partai Nasional Demokrat menilai, Perppu 1/2017 layak menjadi UU. Ada unsur mendesak yang menyebabkan pemerintah melahirkan perppu itu."Perppu ini untuk memastikan agar Indonesia memenuhi komitmen pertukaran informasi perpajakan," katanya.Komisi XI DPR terbelah dalam menyikapi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Hal ini setidaknya terlihat dari pernyataan sejumlah anggota Komisi XI DPR menanggapi Perppu tersebut yang akan segera dibahas bersama pemerintah.Mengutip Kontan, Selasa (23/5/2017), meski partai pendukung pemerintah menguasai suara di DPR, namun tidak akan mudah bagi DPR mengesahkan Perppu 1/2017 menjadi undang-undang (UU).Wakil Ketua Komisi XI Soepriyatno mengatakan, DPR akan membahas aturan ini bersama Menteri Keuangan mulai pekan ini. Rekening Bisa Diintip, Ini yang Perlu Dilakukan Wajib Pajak | Best profitBagi wajib pajak yang belum melaporkan seluruh hartanya, opsi yang bisa dilakukan yakni perbaikan SPT pajak."Masih punya kesempatan melakukan pembetulan SPT sepanjang belum diperiksa," ujar Yustinus kepada Kompas.com, Jakarta, Senin (22/5/2017).Sementara terkait harta dalam bentuk finansial, sepanjang penghasilannya sudah dipajaki, maka hanya tinggal dilaporkan dan tidak perlu lagi membayar pajak atas penghasilannya itu.Namun, Yustinus menyarankan agar wajib pajak sebaiknya menyiapkan bukti dan dokumen pendukung yang lengkap atas harta-harta atau pengasilannya. Hal itu akan sangat berguna bila nanti harta itu dipertanyakan oleh Ditjen Pajak yang merupakan otoritas pajak.Selain kepada wajib pajak, ia menyarankan agar pemerintah menyosialisasikan secara masif Perppu 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan kepada masyakarat sehingga tidak terjadi kepanikan."Tapi ada yang lebih penting yakni Ditjen Pajak harus membuat kebijakan yang jelas dan pasti soal tindak lanjut ini," kata Yustinus.Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menjanjikan akan membuat aturan ketat usai diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Aturan itu akan dikeluarkan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat akan adanya penyalahgunaan kewenangan akses informasi keuangan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak atau petugas pajak."Jadi informasi tersebut tidak digunakan untuk kepentingan lainnya apalagi untuk mengintimidasi atau menakuti masyarakat," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.Wajib pajak tidak perlu resah dengan keleluasaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengakses data rekening nasabah tanpa izin Bank Indonesia (BI). Sekalipun masih ada kekurangan dalam hal perpajakan, wajib pajak masih bisa mengambil langkah-langkah yang bertujuan untuk memperbaiki kepatuhan pajaknya. Apa saja?Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyebutkan setidaknya ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama misalnya melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak. Ditjen Pajak Bisa "Sentuh" Harta yang Tak Diungkap | Best profitIa menuturkan, program tax amnesty lalu menyuguhkan fakta jenis harta yang banyak dideklarasikan adalah aset keuangan. Nilanya tutur Yustinus sebesar Rp 2.900 triliun atau 56 persen dari total deklarasi harta, dan sekitar Rp 2.100 triliun berada di dalam negeri.Menurut ia, terungkapnya harta-harta itu menunjukkan bahwa Ditjen Pajak kesulitan untuk menjangkau data wajib pajak di dalam negeri. Bukan tidak mungkin masih banyak harta yang belum dilaporkan.Selain itu, fakta itu juga menjawab problem mendasar stagnasi rasio pajak yaitu lantaran terbatasnya akses Ditjen Pajak terhadap data keuangan atau perbankan.
"Dalam konteks efektivitas pemungutan pajak, kuncinya adalah mengawinkan siapa (identitas) melakukan apa (aktivitas)," kata Yustinus.Meski begitu, Ditjen Pajak belum akan melaksanakan kewenangan mengintip rekening sebab harus menunggu aturan turunan yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan mengatur tata cara dan prosedur yang lebih rinci. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, Perppu 1 Tahun 2017 sebagai pintu pembuka jalan mengungkap harta-harta yang tidak diungkapkan wajib pajak.Seperti diketahui, melalui aturan baru itu Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memiliki kewenangan untuk mengintip rekening nasabah tanpa harus meminta izin kepada Bank Indonesia (BI)."Perppu ini menjadi pintu pembuka," ujar Yustinus dalam keterangannya di Jakarta, Senin (22/5/2017). Best profit |
PT Bestprofit FuturesPT Bestprofit Futures Archives
April 2017
Networks
|