Perusahaan yang akan IPO di awal Maret, lanjut Samsul, datang dari sektor distribusi mobil dan pelabuhan. Bursa membidik 30 perusahaan yang bisa melantai (IPO) di tahun ini. Alhasil, ketika IPO itu tercapai, maka jumlah perusahaan yang melantai bursa selama tiga bulan pertama tahun ini akan mencapai 28-30 persen dari target yang telah dicanangkan. Samsul menambahkan, ada perusahaan air minum dalam kemasan asal Surabaya bakal merealisasikan mini expose di Jumat, 3 Februari 2017. Bursa sendiri masih menjajaki perusahaan asing untuk melakukan IPO.PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan, ada 8-9 perusahaan yang berpeluang besar untuk menjalankan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) di kuartal I-2017. Bahkan ada beberapa perusahaan yang akan IPO pada bulan Februari tahun ini. "Februari sudah mulai, 8 sampai 9 perusahaan yang akan IPO. Insya Allah mulai jalan dari Februari ini," ucap Direktur Utama BEI Tito Sulistio, ditemui di Gedung BEI, SCBD Sudirman, Jakarta, Selasa (31/1/2017).Proyeksi Tito juga mirip dengan perkiraan Direktur Penilaian Perusahaan BEI Samsul Hidayat. Samsul menyebutkan, ada delapan perusahaan yang berpeluang untuk IPO di kuartal I-2017. Perusahaan yang akan menjalankan IPO ini datang dari banyak sektor, seperti perusahaan ritel, pertambangan, dan konstruksi."Pada awal Maret ini kemungkinan ada dua perusahaan yang akan IPO," tutur Samsul. Dirut BEI: 9 Perusahaan Bakal IPO di Kuartal | PT Bestprofit Futures PusatBEI pun mencatat, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada bulan Januari ini mengalami kenaikan 15% dibandingkan Januari tahun lalu. Yakni dari level 4.615 ke level 5.302 poin.Sementara, nilai transaksi harian meningkat 12% year on year (yoy), dari Rp 5 triliun pada Januari 2016, menjadi Rp 5,6 triliun. Sedangkan jumlah transaksi atau frekuensi meningkat 43%. Dari 209.450 ribu kali, menjadi 300.200 kali di pada Januari 2017. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebut, sebanyak 8 sampai 9 perusahaan akan mulai melakukan penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) pada kuartal pertama tahun ini."Februari sudah mulai, mungkin 8 sampai 9 yang IPO kuartal I," ungkap Direktur Utama BEI, Tito Sulistio di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (31/1/2017). Walau demikian, Tito mengaku tidak hafal perusahaan-perusahaan apa saja yang bakal melepas sahamnya nanti. Ia hanya berharap jika rencana tersebut dapat berjalan lancar."Moga-moga ya. Insya Allah jalan," kata dia singkat.Sementara, Tito mengatakan, kinerja perdagangan di lantai bursa pada bulan Januari 2017 mengalami kenaikan. Hal tersebut terlihat dari volume transaksi saham yang meningkat. Dimulai Februari, 9 Perusahaan Bakal Melantai di Bursa Kuartal I | PT Bestprofit Futures PusatHari ini merupakan penutupan perdagangan saham bulan Januari. Dimana penutupan perdagangan ini berlangsung meriah karena dihadiri grup band Nidji. Tito juga memaparkan jika penutupan perdagangan pada Januari 2017 ini indeksnya meningkat 15% dibandingkan dengan tahun lalu di periode yang sama. "Bulan Januari saat ini, bila dibanding dengan Januari tahun lalu, indeks meningkat 15%. Yakni dari level 4.615 ke level 5.299 poin," tukasnya.
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan akan ada sebanyak 8 sampai 9 perusahaan menawarkan saham ke publik atau Initial Public Offering (IPO). Perusahaan itu bakal tercatat pada kuartal I 2017.Direktur Utama BEI Tito Sulistio mengatakan perusahan tersebut akan mulai melepas saham mulai dari Februari. "Februari sudah mulai, mungkin 8 sampai 9 yang IPO kuartal I," ungkapnya di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (31/1/2017). Bestprofit
0 Comments
Secara hukum, pasal ini tak bisa menjadi dasar hukum penyertaan modal negara tanpa mekanisme APBN. Sebab, secara prinsip, ketentuan itu mengubah ketentuan UU Keuangan Negara dan bertentangan dengan UU BUMN dan UU Keuangan Negara.Ketiga, pasal 2A ayat 2,6, dan 7 yang mengatur anak usaha BUMN. Reza bilang, dalam UU BUMN dan PP No. 44/2005, ketentuan tentang anak usaha BUMN dan derivasi bisnisnya belum diatur. Oleh karena itu, bila ketentuan tersebut ingin dimasukkan, perlu regulasi setingkat UU. Namun, Menteri BUMN Rini Soemarno bersikukuh PP No 72/ 2016 telah sesuai ketentuan hukum, termasuk UU Keuangan Negara, UU BUMN, dan UU Perbendaharaan Negara. "Kami harap semua dipelajari betul. Kementerian BUMN punya tanggungjawab membina jangan sampai ada kasus," katanya.Ikhtiar pemerintah untuk merealisasikan rencana holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak semulus yang diperkirakan. Pembentukan holding BUMN beberapa sektor, seperti minyak dan gas (migas), pertambangan, dan perbankan yang digadang-gadang terwujud tahun ini tampaknya masih seret. Bahkan, penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No 72/2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas sebagai payung hukum holding BUMN, hingga kini masih banyak menuai kritik.Kali ini, kritikan dari Indef. Pengamat ekonomi Indef Mohammad Reza H Akbar menuturkan, berdasar kajian Indef, ada beberapa kelemahan beleid itu. Pertama, penerapan konsep inbreng saham milik negara pada BUMN atau perseroan terbatas (PT) sebagai sumber penyertaan modal negara yang diatur di Pasal 2 ayat 2 huruf d PP No 72/2016 tak masuk dalam UU BUMN sebagai sumber penyertaan modal negara di BUMN. Artinya, bila konsep inbreng akan diterapkan, pemerintah juga harus memasukkannya dalam revisi UU BUMN yang kini tengah digodok. "UU Keuangan Negara juga harus diubah, karena ini menyangkut uang APBN," katanya, kemarin.Kedua, ketentuan pasal 2A ayat 1 PP No 72/2016 yang mengatur penyertaan modal negara dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN ke BUMN lain dilakukan oleh pemerintah pusat tanpa melalui mekanisme APBN. Reza bilang, ketentuan ini mengesampingkan peran pengawasan dan fungsi audit BPK terhadap BUMN. Ancaman Kerugian Dibalik Holding BUMN | PT Bestprofit Futurse PusatReza juga mempertanyakan terkait pembahasan holding BUMN pada saat ini seperti dilakukan terburu-buru, seharusnya dilakukan secara hati-hati mengingat tingkat kepercayaan terhadap BUMN sedang menurun.Selain itu, penentuan induk holding BUMN juga harus jelas syaratnya, apakah kepemilikan 100 persen saham milik negara sudah cukup tanpa memperhatikan kesehatan kinerja BUMN tersebut. Hal lainnya adalah harus ada sinergi terlebih dulu antar BUMN pada awalnya, misal Pertamina dengan PGN harus membahas sendiri persoalan holding. "Syarat dan prasyarat administrasi juga harus dipenuhi dulu antar kedua perusahaan," katanya. Ia juga memberikan gambaran manfaat dari holding BUMN, diantaranya efisiensi kerja bisa cepat dicapai, kemudian maksimal eksploitasi juga bisa ditingkatkan serta membuat koordinasi antar koorporasi menjadi lebih mudah.Namun, kelemahan lainnya adalah loss kekayaan negara berpotensi meningkat, potensi berkurangnya penerimaan negara akibat dari operasional dari holding itu sendiri. Sementara, pengawasan pemerintah BUMN juga bisa berkurang karena tidak ada detail pengawasan secara langsung atau diserahkan dari induk holding itu sendiri. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan agar proses pembentukan holding (perusahaan induk) bagi BUMN dilakukan hati-hati dengan perhitungan yang matang. "Mengenai holding, segera holdingisasi dilakukan tapi hati-hati, kalkulasi harus matang," kata Presiden.Jokowi menegaskan pembentukan holding BUMN harus dilakukan, "Tetap harus dengan catatan-catatan, menaati Undang-Undang yang ada, ini harus dijaga ada proses yang kita harus lakukan,” tegasnya. Peneliti dari The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Rusli Abdullah mengingatkan akan potensi kerugian holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bagi sektor yang sama."Holding BUMN bisa mematikan inisiatif atau insentif swasta serta koperasi dalam berusaha di sektor yang sama dengan BUMN yang akan holding," kata Rusli ketika berdiskusi di kantor Indef, Jakarta, Selasa (31/1/2017). Kemudian, ciri khas sektoral perlu diperhatikan yang akan dibawahi oleh holding BUMN. Selain itu, tidak semua BUMN yang akan di-holding-kan memiliki kapasitas yang sama. "Aspek governance serta kredibilitas perlu ditingkatkan, karena masih banyak pejabat BUMN yang tersandung kasus korupsi," katanya.Senada dengan Rusli, peneliti Indef lainnya Reza H Akbar juga memberikan masukan berupa kritik. "Belum ada diskusi publik untuk alur serta pemetaan dari holding BUMN, baik tujuannya, konsep, aturan dan proses pembentukan holding itu sendiri," katanya, dilansir Antara. PP Penyertaan Modal BUMN Menghilangkan Pengawasan DPR | PT Bestprofit Futures PusatJustru, menurutnya, bila perlu pengawasan lebih ketat dan transparan, dengan melibatkan pihak pemerintah, DPR, dan publik untuk mengawasi bersama.Pengawasan yang melibatkan ketiganya, tambah Rusli, perlu dalam pelaksanaan holding BUMN, karena mengingat BUMN merupakan salah satu pilar ekonomi dalam negeri yang sangat penting."Semua pihak pun dapat bersinergi dalam melakukan pengawasan dalam setiap langkah BUMN," ujarnya.
Selain persoalan pengawasan DPR yang dihilangkan, Peneliti INDEF Mohammad Reza H. Akbar, mengatakan, ada persoalan lainnya yang terdapat dalam PP ini, yaitu terkait penyertaan modal negara.Dalam PP No.72/2016 disebutkan sumber penyertaan modal negara berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Sementara itu, dalam UU No.19/2003 tentang BUMN di pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa penyertaan modal negara dalam rangka pendirian, atau penyertaan BUMN bersumber tidak hanya APBN, tetapi ada kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya."Jadi, tidak bisa menerapkan bentuk PP ini. Kalau mau menerapkan sumbernya dari APBN, harus mengubah UU-nya. Dari sumber sudah bermasalah," ungkapnya. The Institute for Development of Economics and Finance, atau INDEF menilai Peraturan Pemerintah No. 72/2016, akan menghilangkan otoritas pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap kinerja Badan Usaha Milik Negara. Hal itu, dinilai mengkhawatirkan. PP yang telah berlaku sejak 30 Desember 2016 ini, membahas mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas (PT). "Pengawasan DPR dipreteli, justru seharusnya pengawasan sangat diperlukan," ucap Peneliti INDEF Rusli Abdullah di kantor INDEF Jakarta, Selasa 31 Januari 2017. Bestprofit Ada 10 indikator dalam penilaian tata kelola ekonomi KPPOD. DI antaranya adalah perizinan usaha, ketenagakerjaan, biaya transaksi, akses dan kepastian hukum. Selain itu, ada juga interaksi pemerintah daerah dengan pelaku usaha, program pengembangan usaha swasta, kapasitas dan integritas kepala daerah, infrastruktur daerah, keamanan dan resolusi konflik, serta kualitas peraturan daerah.Pontianak dinilai unggul terutama pada variabel kualitas infrastruktur dan kapasitas serta integritas kepala daerah. Sementara, Robert mengatakan bahwa inovasi Pemda jadi faktor kunci dalam perbaikan tata kelola di daerah indonesia timur. Pemerintah Gorontalo misalnya, mendapat penilaian terbaik dalam program pengembangan usaha swasta.Salah satu inovasi yang dilakukan pemda setempat adalah dengan pengembangan klaster komoditas unggulan UMKM hingga tingkat kecamatan lewat program Kawasan Ekonomi Kecamatan (KEK). Begitupun Makassar yang menempati peringkat terbaik dalam interaksi pemerintah daerah dan pelaku usaha. Di kota asal Wakil Presiden Jusuf Kalla ini, pemerintah daerahnya mengembangkan program Smart City dan forum komunikasi rutin bulanan dengan pelaku usaha. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menobatkan Pontianak sebagai kota dengan tata kelola ekonomi terbaik. Dari sepuluh kota pada peringkat teratas, enam di antaranya ada di Indonesia timur. "Daerah-daerah di belahan tengah dan timur mulai menunjukkan perbaikan tata kelola dan mengejar ketertinggalan," kata Direktur Eksekutif KPPOD Robert Na Endi Jaweng di Jakarta, Selasa (1/2).Adapun sepuluh peringkat ibukota provinsi dengan tata kelola terbaik adalah Pontianak, Gorontalo, Semarang, Samarinda, Palu, Makassar, Banda Aceh, Kendari, Manado, dan Ambon. Palu Didapuk Jadi Kota Paling Ramah untuk Dunia Usaha | PT Bestprofit Futures"Palu dinilai memiliki kemudahan untuk mendapatkan lahan usaha. Pengurusan sertifikat juga dianggap mudah dan rendahnya penggusuran," tukasnya. Adapun 3 indeks penilaian untuk biaya transaksi adalah tingkat keberatan retribusi, keberadaan donasi pada Pemda, dan tingkat hambatan donasi ke Pemda, dan 5 indeks penilaian akses dan kepastian hukum, Koordinator Peneliti KPPOD Boedi Rheza memaparkan hasil survei yang dilakukan oleh KPPOD untuk Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) di 32 Ibukota Provinsi. Dari 32 Ibukota, Palu menjadi peringkat pertama dalam untuk indeks biaya transaksi serta akses dan kapasitas hukum atas lahan. "Palu untuk indeks biaya transaksi tidak ada gangguan untuk pelaku usaha. Tidak ada yang merasa keberatan dengan biaya pajak, retribusi dan donasi Pemda. Bahkan tidak ada pelaku usaha yang dikenakan pungutan atas distribusi barang antar daerah atau kepada pihak manapun,"ementara, untuk akses dan kapasitas hukum atas lahan Palu jadi peringkat teratas dilihat dari 5 indeks. Salah satunya waktu kepengurusan sertifikat usaha yang dianggap mudah dan tidak rumit. Medan Kota Terburuk Tata Kelola Ekonomi Daerah | PT Bestprofit FuturesSelain itu, Medan juga tercatat memiliki prestasi buruk dalam menjalankan pelayanan perizinan. KPPOD menemukan, hanya ada 11 perizinan bisa diurus di lembaga pelayanan satu atap di Kota Medan."Belum seluruh perizinan di Medan bisa dilayani secara terpadu. IMB (izin mendirikan bangunan), misalnya, masih harus diurus melalui dinas teknis, Dinas Tata Ruang dan Bangunan," tandasnya.
KPPOD menggunakan metodologi penelitian dengan melibatkan 40 perusahaan di 32 daerah dengan kriteria skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar di sektor industri, perdagangan serta jasa. Penilaian dokumen menggunakan score card terhadap peraturan daerah yang terdiri dari pungutan pajak dan retribusi, serta perizinan non pungutan. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mencatat, Medan sebagai ibu kota provinsi dengan tata kelola ekonomi daerah terburuk di Indonesia sepanjang 2016. Peringkat tersebut berdasarkan rendahnya kapasitas dan integritas kepala daerah yang dirasa menghambat kegiatan usaha. "Kami melihat faktor kapasitas dan integritas kepala daerah sangat rendah," kata peneliti KPPOD Boedi Rheza saat diskusi di Restoran Bumbu Desa, Jalan Cikini Raya.Sementara itu, indeks kapasitas dan integritas kepala daerah di Medan hanya 5,82. "Bahkan di tingkat provinsi, Sumatera Utara, ada pejabat yang ditangkap," tutur Boedi. PT Bestprofit Dikatakan, untuk tahun 2017, BRI menargetkan penyaluran kredit KUR sebesar Rp 71 triliun sesuai dengan kuota pemerintah. Sementara untuk kredit KUR mencapai Rp 69,4 Triliun kepada 3,9 juta debitur. Dengan pencapaian tersebut, BRI berkontribusi 91,1 persen dari total penyaluran KUR nasional. Sedangkan penyaluran kredit yang disalurkan BRI pada tahun 2016 mencapai Rp 635,3 triliun atau meningkat 13,8 persen dibanding dengan tahun 2015 yang mencapai Rp 558,4 triliun. Adapun kredit mikro mencapai Rp 211,5 triliun atau meningkat 18,2 persen dari tahun 2015 yang mencapai Rp 178,9 triliun. Kredit ini bahkan mencapai 33,3 persen dari total kredit BRI. Adapun kredit konsumer meningkat 13,2 persen dari Rp 88 triliun menjadi Rp 100,2 triliun. Untuk kredit ritel pada tahun 2016 mencapai Rp 136,4 triliun atau meningkat 8,9 persen. Adapun kredit untuk UMKM pada tahun 2016 meningkat 14 persen dari tahun 2015 mencapai Rp 402,1 triliun menjadi Rp 458,4 triliun. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) merencanakan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) di sektor produksi pada 2017 sebesar 40 persen dari total penyaluran kredit BRI. Bahkan tahun 2018 kredit untuk KUR UMKM bisa mencapai 50 persen dari total kredit yang disalurkan. "KUR kita tambah terus, agar kita tidak mengimpor lagi kebutuhan kita, kita produksi sendiri kebutuhan kita, kalau bisa kita malah harus mengekspor produk kita," kata Dirut BRI Asnawi Syam pada acara paparan kinerja BRI di Jakarta, Selasa (31/1/16). BRI Targetkan Penyaluran KUR Rp 71 Triliun Tahun Ini | PT Bestprofit Futures"Kita ingin untuk KUR bisa 40% untuk sektor produksi, atau yang menghasilkan barang. Karena konsumsi dan demand di dalam negeri besar, pasar besar sekali, tapi suplainya enggak imbang. Kalau enggak imbang maka yang terjadi impor, jagung impor, sapi impor. Jadi kalau ini dibiarkan orang Indonesia lebih banyak berdagang. Kenapa enggak produksi sendiri," ujar Asmawi."Kedua kalau bicara produksi ada multiplier effect. Karena setiap produksi barang ada proses produksi dari bahan baku, kemudian ada pengolahan, ada pemasaran atau perdagangan. Kita hitung, kalau satu nasabah saja, minimal bisa memperkerjakan 2 orang," imbuhnya. Tahun lalu, kredit paling besar dikontribusi oleh kredit mikro dengan porsi 33,3% dari total penyaluran kredit, atau tumbuh 18,2% yoy dari tahun 2015 sebesar 178,9 triliun. Sementara khusus untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), BRI sudah menyalurkan 69,4 triliun kepada 3,9 juta debitur. Dari sisi NPL netto, sambung Asmawi, BRI dianggap sudah mampu menjaga kredit bermasalah di level 1%, atau turun dari NPL netto di 2015 sebesar 1,2%. Sementara untuk NPL gross di tahun lalu 2,03%, naik tipis dari tahun sebelumnya 2,02%.Sementara untuk Dana Pihak Ketiga (DPK), juga mengalami kenaikan menjadi Rp 723,8 triliun di 2016, naik 12,6% dibandingkan tahun 2015 yang tercatat Rp 642,7 triliun. PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) menargetkan bisa menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 71 triliun. Angka ini merupakan jatah dari pemerintah untuk BRI. Selain itu, Jatah penyaluran KUR di 2017 lebih tinggi dari 2016 yang tercatat sebesar Rp 69,4 triliun, dengan jumlah debitur sebanyak 3,9 juta orang. "Untuk tahun 2017 KUR sebesar Rp 71 triliun, sesuai dengan kuota dari pemerintah," kata Direktur Utama BRI, Asmawi Syam di kantor pusat BRI, Jakarta, Selasa (31/1/2017).Total kredit berbungan 9% yang disalurkan BRI tersebut, berkontribusi sebesar 91,1% dari total penyaluran KUR nasional.Dia menjelaskan penyaluran KUR pada tahun ini akan diprioritaskan untuk UMKM sektor produksi. Hal ini untuk mendukung upaya pemerintah membuka lapangan kerja serta mengurangi impor barang. Laba BRI naik tipis jadi Rp 25,8 triliun | PT Bestprofit FuturesHaru Koesmahargyo, Direktur Keuangan BRI mengatakan, pada 2017 rasio provisi akan dijaga minimal sebesar 160% atau turun dari 2016.Direktur Utama BRI Asmawi Syam menambahkan, dari sisi intermediasi, pada 2016, pertumbuhan kredit BRI naik 13,8% yoy menjadi Rp 635,3 triliun. “Pertumbuhan kredit utamanya didorong oleh sektor kredit mikro,” paparnya, Selasa (31/1).Dari kualitas kredit, pada 2016 lalu, rasio kredit macet atau non performing loan (NPL) gross BRI tercatat sebesar 2,02%, atau relatif sama dengan tahun 2015.
Asmawi mengatakan, tahun ini, bank akan mengandalkan tiga sektor kredit untuk tumbuh yaitu mikro, ritel dan korporasi. Selain itu pada tahun ini, kredit infrastruktur juga diperkirakan bisa mendorong penyaluran kredit secara keseluruhan.BRI juga akan memperbesar dana murah dengan membangun sistem seperti jaringan dan digital banking. Beberapa jaringan digital banking yang akan dikembangkan pada tahun ini diantaranya mobile, internet dan jaringan ATM dan EDC. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) mencatatkan kenaikan tipis laba bersih sebesar 2,18% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 25,8 triliun. Kenaikan laba terbilang tipis, karena pencadangan meningkat.Wakil Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, laba naik tipis seiring rasio pencadangan BRI pada 2016 naik menjadi 170,34%.Selain bersumber dari pendapatan bunga bersih, kenaikan laba tahun lalu didorong peningkatan pendapatan komisi alias fee based income sebesar 26% yoy menjadi Rp 9,2 trliun.“Pada tahun 2017, diproyeksi pertumbuhan kredit 12%-14% dan laba bersih diproyeksi naik 3%-5%,” ujar Sunarso ketika memberikan paparan kinerja BRI 2016. PT Bestprofit Bangun Jalan di Perbatasan, Pemerintah Akui Sempat Menuai Banyak Kritik | PT Bestprofit Futures1/31/2017 Arie berujar, jalan paralel yang dibangun dengan jalan nasional lainnya di perbatasan, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan. Sehingga wilayah perbatasan Indonesia tak lagi jadi halaman belakang negara, melainkan teras atau halaman depan negara yang menjadi prestise bagi negara di wilayah perbatasan."Kami bertekad, supaya hasil bumi kita, ekonomi kita bergerak. Jadi ini akan jadi teras rumah kita. Dengan Papua Nugini dan Timor Leste, Alhamdulillah kita menang. Jadi garis besarnya itu yang kita lakukan," tutur Arie.Hal ini didorong juga oleh fakta bahwa 57,5% penduduk Indonesia tinggal di pulau Jawa, sehingga pembangunan juga selama ini hanya terpusat di wilayah tersebut. Pertumbuhan yang hanya terpusat pada satu daerah membuat infrastruktur tidak merata, sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata sulit diraih. Perbedaan infrastruktur yang cukup lebar membuat daya saing Indonesia di dunia berada di level yang rendah."Kalai dilihat indeks daya saing global infrastruktur kita, peringkat kita naik signifikan. Hanya sayangnya, global competitive index kita turun. Artinya infrastruktur yang kita bangun belum bisa langsung merespon pertumbuhan ekonomi," jelas Arie."Ini tidak menguntungukan untuk Jawa sendiri, karena kondisi lingkungannya akan terus turun. Ini tidak sehat untuk masa depan," tukasnya. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Arie Setiadi mengaku sempat dapat banyak kritik ketika pemerintah mencanangkan program membangun jalan di perbatasan. Hal tersebut karena selama ini, wilayah perbatasan hanya menjadi wilayah yang terpinggirkan. Sehingga pembangunan di wilayah perbatasan kurang dilirik, akibat tak adanya sumber pertumbuhan di wilayah tersebut."Banyak kritik kepada kami, katakanlah kenapa kita harus membangun jalan paralel perbatasan dengan Malaysia, dengan Papua New Guinea, Timor Leste. Jawaban kami, kita punya potensi cukup besar disana. Dan infrastruktur kita harus lebih baik dari sana (negara tetangga)," katanya dalam seminar Indonesia Economic Outlook di Hotel Pullman Thamrin, Jakarta, Selasa (31/1/2017). Pemerintah dorong pemerataan infrastruktur di wilayah perbatasan | PT Bestprofit Futures"Hal itu menyebabkan tingginya biaya logistik ke Indonesia Timur, sehingga harga-harga barang kebutuhan di sana juga jadi lebih tinggi," kata Arie di Hotel Pullman Thamrin, Jakarta, Selasa (31/1).Selain itu, dia mengaku dapat banyak kritik karena wilayah perbatasan kurang diperhatikan. Akibatnya, tak adanya sumber pertumbuhan di wilayah tersebut."Banyak kritik kepada kami, katakanlah kenapa kita harus membangun jalan paralel perbatasan dengan Malaysia, dengan Papua New Guinea, Timor Leste. Jawaban kami, kita punya potensi cukup besar di sana. Dan infrastruktur kita harus lebih baik dari sana (negara tetangga)," imbuhnya. Oleh karena itu, Arie mengaku pihaknya akan terus menggenjot pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pembangunan jalan di sejumlah perbatasan negara. Misalnya pihaknya membangun jalan paralel perbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste."Kami bertekad supaya hasil bumi kita bisa menggerakkan ekonomi di daerah-daerah tersebut. Maka kita harus menganggap bahwa wilayah perbatasan itu adalah teras, bukan halaman belakang. Diharapkan, infrastruktur yang kita bangun itu bisa menimbulkan stimulan bagi sektor-sektor lain," tukasnya. Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Arie Setiadi Moerwanto mengatakan pihaknya terus menargetkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, terutama di wilayah Indonesia Timur. Sebab, pembangunan infrastruktur di Indonesia wilayah Barat cukup tinggi ketimbang di Indonesia wilayah Timur. Pemerintah Akui Pembangunan Di Perbatasan Menuai Kritik | PTBestprofit FuturesOleh karena itu, Arie mengaku pihaknya akan terus menggenjot pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pembangunan jalan di sejumlah perbatasan negara. Misalnya pihaknya membangun jalan paralel perbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste."Kami bertekad supaya hasil bumi kita bisa menggerakkan ekonomi di daerah-daerah tersebut. Maka kita harus menganggap bahwa wilayah perbatasan itu adalah teras, bukan halaman belakang. Diharapkan, infrastruktur yang kita bangun itu bisa menimbulkan stimulan bagi sektor-sektor lain," tukasnya.
Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Arie Setiadi Moerwanto mengatakan pihaknya terus menargetkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, terutama di wilayah Indonesia Timur. Sebab, pembangunan infrastruktur di Indonesia wilayah Barat cukup tinggi ketimbang di Indonesia wilayah Timur."Hal itu menyebabkan tingginya biaya logistik ke Indonesia Timur, sehingga harga-harga barang kebutuhan di sana juga jadi lebih tinggi," kata Arie di Hotel Pullman Thamrin, Jakarta, Selasa (31/1). Selain itu, dia mengaku dapat banyak kritik karena wilayah perbatasan kurang diperhatikan. Akibatnya, tak adanya sumber pertumbuhan di wilayah tersebut."Banyak kritik kepada kami, katakanlah kenapa kita harus membangun jalan paralel perbatasan dengan Malaysia, dengan Papua New Guinea, Timor Leste. Jawaban kami, kita punya potensi cukup besar di sana. Dan infrastruktur kita harus lebih baik dari sana (negara tetangga)," imbuhnya. PT Bestprofit Tentu untuk mendapatkan beasiswa LPDP dibutuhkan persaingan yang ketat dengan calon penerima lainnya. Sehingga hanya orang-orang yang berkualitas yang bisa mendapatkan fasilitas negara ini."Republik Indonesia tidak ingin menginvestasikan di institusi yang tidak berkualitas. Edufair yang diikuti oleh universitas dalam dan luar negeri harus diteliti kualitasnya," tutur Sri Mulyani. Mereka yang sudah menyelesaikan studinya lewat beasiswa LPDP juga harus mengabdikan dirinya di Indonesia. Sehingga ilmu yang dipelajari selama beberapa tahun bisa diaplikasikan di dalam negeri."Yang sudah apply dan sudah mendapatkan awardee memiliki kesempatan bangun Indonesia, tidak hanya menjadi negara biasa-biasa saja. Anda luar biasa sehingga dalam kosakata anda menjadi biasa-biasa saja bukan pilihan," ujar Sri Mulyani Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini membuka pameran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Edufair di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Ia berpesan bahwa menjadi penerima beasiswa atau awardee LPDP merupakan keuntungan yang luar biasa.Dengan mendapatkan beasiswa LPDP, penerima beasiswa menerima fasilitas dari negara. "Anda menjadi awardee ini suatu pemihakan yang luar biasa, merupakan keberuntungan yang patut disyukuri. Negara tidak meminta apa-apa pada anda, tapi memberi," kata Sri Mulyani saat membuka LPDP Edufair 2017 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2017)."Kalau banyak peribahasa mengatakan don't ask what your country can do for you, ask what you can do for your country. Untuk LPDP anda enggak ngapa-ngapain, mikir sekolah serius dan your own personal career," tambahnya. Sri Mulyani Siapkan Rp 22,5 Triliun untuk Beasiswa | PT Bestprofit Futures PekanbaruSampai saat ini, LPDP telah menyalurkan beasiswa master dan doktoral sebanyak 16.295 penerima alias awardee LPDP. Dari jumlah tersebut, 10.523 adalah penerima beasiswa master atau S2 dan 3.864 penerima beasiswa doktoral atau S3.Sri Mulyani juga berpesan bahwa mereka para awardee LPDP merupakan orang-orang terpilih yang mendapatkan fasilitas negara untuk melanjutkan studinya. "Sudah dikirim 16.295 penerima beasiswa atau awardee. Kalau jadi awardee, you are the different class of citizen," tutur Sri Mulyani. Kementerian Keuangan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menyediakan dana sebesar Rp 22,5 triliun untuk memberikan beasiswa pendidikan tinggi di tahun ini. Angka ini terus meningkat dari anggaran di tahun pertama didirikannya LPDP lima tahun lalu sebesar Rp 1 triliun."Hari ini sesudah lima tahun LPDP didirikan, anggaran yang sudah terkumpul dari mulai Rp 1 triliun, sekarang mencapai Rp 22,5 triliun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat membuka LPDP Edufair 2017 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jalarta Pusat, Selasa (31/1/2017). Sri Mulyani menambahkan, anggaran yang dialokasikan untuk beasiswa LPDP juga ditaruh di instrumen investasi yang produktif. Sehingga anggaran beasiswa LPDP kian bertambah setiap tahunnya."Dan Rp 22,5 triliun kita tidak gunakan anggaran itu habis. Kita investasikan sehingga dengan bunga yang dimiliki kita bisa menyekolahkan. Beasiswa adalah hasil dari pajak," ujar Sri Mulyani. Sekolahkan Orang RI ke Kampus Terbaik Dunia | PT Bestprofit Futures PekanbaruDalam sambutannya, Sri Mulyani menakankan betapa pentingnya investasi di sektor Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini sejalan dengan Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke-8 terkait pendidikan."Pada saat yang sama pemerintah sangat serius melakukan investasi di bidang sumber daya manusia di Indonesia. Kita pahami bahwa Presiden Jokowi dengan nawacitanya ke-8 mengamanatkan pendidikan agar mampu menjadi salah satu solusi meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia," kata Sri Mulyani saat membuka LPDP Edufair 2017 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2017).
Sri Mulyani juga menceritakan bagaimana awal LPDP menjadi lembaga pembiayaan pendidikan yang awalnya bermodal Rp 1 triliun. LPDP juga menjadi salah satu impian Sri Mulyani agar masyarakat Indonesia mampu mendapatkan pendidikan yang lebih baik sehingga nantinya berkontribusi terhadap negara."Salah satu impian saya waktu itu bayak negara di Asean mampu menyekolahkan masyarakat secara umum maupun jajaran birokrasinya ke sekolah-sekolah terbaik di dunia membuat negaranya menjadi negara hebat," terangnya.Dari penyediaam beasiswa LPDP di tahun pertama yang baru Rp 1 triliun, saat ini, LPDP menyediakan beasiswa hingga Rp 22,5 triliun yang bersumber dari berbagai penerimaan negara. "Dan Rp 22,5 triliun kita tidak gunakan anggaran itu habis. Kita investasikan sehingga dengan bunga yang dimiliki kita bisa menyekolahkan," ujar Sri Mulyani. Menteri Keuangan Sri Mulyani pagi ini membuka pameran pendidikan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.Pameran ini sekaligus merayakan hari jadi LPDP ke-5. LPDP Edufair 2017 ini diikuti oleh 90 exhibitor yang terdiri dari kampus terbaik dalam dan luar negeri, kedutaan besar negara sahabat, lembaga pemberi beasiswa (scholarship provider), dan lembaga bahasa asing. PT Bestprofit Cerita Nego Alot Pertamina dan PLN di Proyek PLTGU Jawa | PT Bestprofit Futures Banjarmasin1/30/2017 Sementara itu Direktur Pengadaan PLN, Supangkat Iwan Santoso, menjelaskan lamanya PPA lantaran sulitnya mencapai kesepakatan dalam kelayakan pendanaan dan pasokan gas."Kami terus terang sangat menghargai konsorsium yang mau mencari solusi bersama sehingga bisa sepakat. Dua isu terakhir soal bankability dan gas, karena gasnya disediakan oleh PLN. Kita berikan term and condition ke konsorsium dan mereka menerima," ujar Supangkat. Sebagai informasi, tender PLTGU Jawa I dibuka oleh PLN pada Juli 2016 lalu, diikuti oleh 4 peserta. Konsorsium Pertamina-Marubeni Corporation-Sojitz telah diumumkan sebagai peringkat pertama peserta tender pada Oktober 2016. Letter of Intent (LoI) penunjukkan pemenang tender diterbitkan pada 31 Oktober 2016.Kontrak jual-beli listrik harusnya ditandatangani dalam waktu 45 hari setelah LoI. Tetapi ada beberapa isu yang perlu pembahasan lebih lama, sehingga PPA tak bisa diteken pada 13 Desember 2016. PT PLN (Persero) dan PT Jawa Satu Power (JSP) hari ini menandatangani perjanjian jual beli listrik atau Power Purchase Agreement (PPA) Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa 1. JSP sendiri merupakan perusahaan baru yang dibentuk Pertamina sebagai pemenang lelang dengan konsorsiumnya yang terdiri dari Marubehi Corporation, dan Sojitz Corporation.Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto, mengatakan alotnya pembahasan antara kedua belah pihak jadi alasan tertundanya PPA. Diakuinya, proyek bernilai Rp 24 triliun ini sangat kompetitif sehingga butuh waktu yang sangat lama dalam proses negosiasi. "Ini sangat kompetitif dan transparan atas tender IPP (Independent Power Producer), Pertamina juga belajar banyak. Dalam perjalanan maju mundur, karena ini juga bukan urusan PLN saja, tapi juga kepentingan negara," kata Dwi di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (31/1/2017). "Kemudian bagaimana PLN harus mendapatkan harga terbaik, saya akui luar biasa. Ternyata ini proyek bisa berikan pelajaran sangat berharga bagi Pertamina dalam membangun patner kemitraan. Di saat terakhir kami harus menyesuaikan IRR (Internal Rate Return/tingkat pengembalian modal)," tambahnya. Konsorsium Pertamina Cari Pinjaman Rp 18 T untuk Proyek PLTGU Jawa | PT Bestprofit Futures BanjarmasinAuthorized Representative of Consortium Pertamina-Marubeni-Sojitz, Ginanjar, mengatakan sebanyak 75% pendanaan konsorsium tersebut didapatkan dari pinjaman, sementara sisanya 25% berasal dari modal JSP. Total investasi yang dibutuhkan sebesar US$ 1,8 miliar atau Rp 24 triliun, maka Rp 18 triliun di antaranya dari pinjaman."Pendanaan kita 75% dari pinjaman, sisanya dari konsorsium sendiri 25%. Pinjaman ini kita dapatkan dari para supporter kita," jelas Ginanjar ditemui di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (31/1/2017). Pinjaman luar negeri tersebut berasal dari konsorsium yang terdiri dari Asian Development Bank (ADB), Japan Bank for International Corporation), dan Nippon Export of Investment (NEXI). Targetnya, kepastian pendanaan proyek akan diperoleh maksimum 12 bulan setelah PPA ditandatangani. "Nanti ketiga lender kita ini akan membentuk konsorsium lagi. Secepatnya untuk pendanaan," kata Ginanjar.PLTGU Jawa 1 ini direncanakan akan mulai beroperasi pada akhir tahun 2020. Pembangkit ini akan mensuplai listrik ke Sistem Jawa-Bali sebesar 8.409 GWh setiap tahun. Sementara untuk lokasinya berada di Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Konsorsium Pertamina-Marubeni-Sojitz memenangkan lelang proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa 1. Kontrak jual beli listrik atau Power Purchase Agreement (PPA) telah diteken hari ini, Selasa (31/1/2017) dengan PT PLN sebagai pembeli listrik.Selain Pertamina dengan kepemilikan 40%, konsorsium ini terdiri dari Marubehi Corporation sebesar 40%, dan Sojitz Corporation dengan kepemilikan 20%. Mereka kemudian membentuk perusahaan baru yakni PT Jawa Satu Power (JSP). Pemerintah Siapkan Dua Denda Bagi Pengembang Listrik Bandel | PT Bestprofit Futures BanjarmasinSelain itu, pemerintah juga akan memberlakukan denda bagi IPP yang tidak menyalurkan listrik di bawah kapasitas yang dijanjikan di dalam PPA. Denda tersebut, lanjutnya, sebesar tambahan listrik yang perlu dibayar PLN demi mengompensasi kelalaian IPP tersebut."Misalnya, harga IPP sebesar Rp100 per Kilowatt-Hour (KWh), namun IPP tak bisa menyalurkan listrik di bawah minimum order. Sehingga, PLN harus mencari pembangkit pengganti untuk menutup kekurangan listrik yang disuplai oleh IPP, anggap saja harganya Rp150 per KWh. Nanti denda yang dibayar oleh IPP sebesar Rp50 per KWh," jelas Jarman ditemui di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (30/1).
Ia menuturkan, denda yang disebut belakangan perlu dilakukan karena sebelumnya belum ada ketentuan yang mengatur hal tersebut. Selama ini, lanjutnya, hanya PLN saja yang dikenakan denda jika listrik yang diserap dari IPP lebih kecil dari kesepakatan yang tertuang di dalam PPA (take-or-pay)."Makanya dibutuhkan skema delivery-or-pay, di mana klausul PPA menyebut bahwa IPP bisa didenda jika tak sesuai dengan ketentuan perjanjian jual beli listrik. Hal ini sangat penting demi menyaring IPP yang qualified, tak ada lagi pengembang listrik yang main-main," tambah Jarman.Lebih lanjut ia mengatakan, kedua denda ini akan dimasukkan sebagai bagian dari klausul-klausul baru PPA, yang rencananya akan dituangkan ke dalam Peraturan Menteri. Jarman mengatakan, beleid ini diharapkan bisa terbit pada Februari mendatang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengenakan dua jenis denda bagi pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) jika kedapatan tak memenuhi kewajiban operasional seperti yang tertera di dalam perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) dengan PT PLN (Persero).Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman mengatakan, denda pertama akan dikenakan kepada IPP jika tak beroperasi sesuai tenggat waktu yang dijanjikan. Jika pembangkit listrik semakin molor, maka denda yang dikenakan juga akan berlipat. PT Bestprofit Daftar 6 Kilang yang Akan Dibangun Pertamina, Rampung di 2023 | PT Bestprofit Futures Medan1/30/2017 Sebagai informasi, saat ini kapasitas terpasang seluruh kilang Pertamina mencapai 853 ribu barel per hari (bph). Sedangkan kebutuhan minyak Indonesia tercatat sebesar 1,57 juta bph.Ada empat proyek RDMP yang dikerjakan Pertamina untuk meningkatkan produksi bagan bakar minyak (BBM) di dalam negeri yaitu RDMP Cilacap, Balongan, Dumai, dan Balikpapan. Apabila seluruh RDMP ini selesai, maka kapasitas keempat kilang itu akan naik dari 820 ribu bph menjadi 1,61 juta bph. Selain itu, 2 kilang baru akan dibangun, yaitu Grass Root Refinery (GRR) Tuban dan Bontang. Masing-masing berkapasitas 300.000 bph. Semua proyek kilang ditargetkan selesai sebelum 2023. Kalau semuanya berjalan lancar, Indonesia tak lagi mengimpor BBM mulai 2023.Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina, Rachmad Hardadi, menjelaskan kilang yang pembangunannya dikerjasamakan dengan investor luar yakni kilang Cilacap dengan Saudi Aramco, dan kilang Tubang dengan Rosneft. Untuk megaproyek lainnya dikerjakan Pertamina sendiri. PT Pertamina (Persero) terus berencana melipatgandakan produksi BBM hingga 1,57 juta barel per hari (bph), dari produksi saat ini 853 bph. Hal ini dilakukan untuk mengatasi ketergantungan pada impor BBM. Targetnya, yakni membangun 6 kilang yang meliputi 4 Refinery Development Master Plan (RDMP) atau pengembangan kilang yang sudah ada dan 2 kilang baru atau New Grass Root Refinery (NGRR).Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto, mengatakan kilang-kilang yang dimodifikasi antara lain kilang Dumai, Cilacap, Balikpapan, dan Balongan. Sementara untuk kilang baru yakni kilang Tubang dan Bontang. Keenam kilang tersebut akan selesai seluruhnya pada tahun 2023. "Kita ada 4 RDMP dan 2 NGRR. Sebanyak 4 RDMP sudah jalan, tapi yang sudah BED (desain teknik dasar) adalah Balikpapan dan Cilacap. Dan kilang baru yang sudah proses jalan atau di 2017 sudah eksekusi lapangan yaitu di Tuban," jelas Dwi di kantor pusat Pertamina, Jakarta, Senin (30/1/2017).Sementara untuk kilang Balikpapan, target konstruksi bisa dilakukan pada Juli 2017 dan selesai pada Juli 2019. Pengerjaan kilang RDMP Balikpapan saat ini masih dalam pembuatan jetty (dermaga) untuk fasilitas memasukkan mesin-mesin kilang, serta pembangunan apartemen dan perumahan untuk karyawan kilang."Untuk kilang Cilacap dan Tuban sudah ada technical consultant, tindaklanjutnya yakni pemilihan licensor. Selain itu, BED (desain teknik dasar) akan diselesaikan konsultan dan akan difinalkan oleh licensor kemudian dilanjutkan dengan FEED (front end engineering design). Diharapkan groundbreaking kilang Tuban triwulan pertama 2017, Tuban triwulan ketiga, triwulan 4 Cilacap. Kalau Balikpapan bisa dilihat peralatan di lapangan sudah bekerja," jelasnya. Tingkatkan Kilang, Pertamina Target Swasembada BBM | PT Bestprofit Futures MedanDia memastikan bahwa pembangunan kilang bukan lagi wacana karena sejalan dengan program pemerintah dalam rangka mengurangi impor BBM. Pada 2023, Pertamina memproyeksikan Indonesia akan mengalami swasembada BBM. Bukan hanya itu, pembangunan dan pengembangan kilang juga berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional."Membangun kilang bukan lagi angan-angan tapi sudah dapat dieksekusi. Tinggal bekerja keras menyelesaikannya," tegas Dwi. "Kita harapkan groundbreaking atau peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan kilang dapat dilakukan oleh presiden pada akhir Februari 2017," ujar Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/1). Dia mengatakan, masih ada dua kilang baru dan empat pengembangan proyek kilang yang akan diwujudkan Pertamina ke depan. Dari empat proyek pengembangan, di antaranya kilang Balikpapan, Cilacap, Dumai dan Balongan. Sedangkan dua proyek kilang baru yaitu Tuban dan Bontang."Untuk kilang Tuban kita harapkan groundbreaking pada kuartal tiga, dan untuk kilang Cilacap pada kuartal empat tahun ini. Kami harapkan ketiga proyek diantaranya Balikpapan, Tuban dan Cilacap dapat dilihat aktivitas lapangannya tahun ini," jelas Dwi. Menteri Jonan: Tergantung yang Cepat dan Komit | PT Bestprofit Futures Medan"Saudi Aramco pembicaraannya dengan Pertamina sampai sekarang masih berjalan ya," tutupnya. Seperti diketahui, Pertamina awalnya berencana untuk bekerjasama dengan Saudi Aramco untuk proyek pengembangan tersebut, namun kerjasama tersebut dibatalkan karena ada kesalahpahaman dalam penyelesaian target pembangunan.
Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Rachmad Hardadi mengatakan, pembatalan kerjasama dengan perusahaan minyak tersebut untuk pembangunan 2 Refinery Development Master Plan (RDMP). Dua kilang yang dimaksud adalah Kilang Balongan di Indramayu dan Kilang Dumai di Riau. "Jadi enggak ada preferensi, Bapak Presiden juga mengarahkan silakan saja mau Saudi Aramco boleh, Roseneft boleh, Iran silakan. Mana yang cepat dan berkomitmen sungguh-sungguh," tuturnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (30/1/2017). Mengenai kerjasama dengan Saudi Aramco, lanjutnya, pembicaraan masih dilakukan dengan Pertamina. Pemerintah pun menyambut baik jika akhirnya Saudi Aramco berkenan berpatungan dengan Pertamina untuk membangun kilang pengolahan atau refinery plan di Indonesia. PT Bestprofit Khawatir kelebihan pasokan, harga minyak dunia kembali turun | PT Bestprofit Futures Bandung1/30/2017 Para analis mengatakan, harga minyak yang menetap di atas USD 50 per barel sejak Desember tahun lalu, telah mendorong produsen-produsen minyak serpih (oil shale) AS untuk meningkatkan produksi.Meningkatnya produksi minyak AS akan mengimbangi beberapa upaya dari produsen lain untuk memotong produksi mereka, meninggalkan investor khawatir tentang berlanjutnya kelebihan pasokan minyak mentah global, kata para analis. Patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Maret turun USD 0,54 menjadi menetap di USD 52,63 per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara itu, patokan global, minyak mentah Brent untuk pengiriman Maret, turun USD 0,29 menjadi ditutup pada USD 55,23 per barel di London ICE Futures Exchange. Harga minyak dunia kembali turun untuk sesi kedua berturut-turut pada Senin (Selasa pagi WIB). Penurunan harga terjadi setelah data menunjukkan pemulihan untuk kegiatan pengeboran di Amerika Serikat.Jumlah rig AS yang diklasifikasikan sebagai pengeboran minyak naik 15 rig menjadi 566 rig selama pekan lalu, menurut perusahaan jasa ladang minyak Baker Hughes pada Jumat, tertinggi sejak November 2015. Harga Minyak Turun di Tengah Kekhawatiran Pasokan | PT Bestprofit Futures BandungMenurut data Baker Hughes, jumlah rig minyak AS yang aktif pada pekan lalu naik ke level tertinggi sejak November 2015. Pengeboran didorong harga minyak yang mencapai di atas USD50 per barel. Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan produsen lainnya termasuk Rusia sepakat untuk memotong output hampir 1,8 juta barel per hari (bph) pada semester pertama 2017 untuk meringankan kelebihan pasokan yang berlangsung selama dua tahun. Pada tahap pertama, anggota sepakat memotong produksi sebesar 900 ribu barel per hari (bph) pada Januari. Harga minyak mentah dunia jatuh karena rencana kegiatan pengeboran minyak di Amerika Serikat (AS). Selain itu, kabar pemotongan produksi minyak dari negara produsen lainnya tidak akan mengurangi kelebihan pasokan minyak global. Dilansir Reuters, Selasa (31/1/2017), harga minyak mentah Brent turun 29 sen menjadi USD55,23 per barel, sementara itu harga minyak mentah berjangka AS melemah 54 sen menjadi USD52,62 per barel. Tertekan Sentimen Trump dan Produksi AS, WTI Lanjut Melemah | PT Bestprofit Futures BandungDi sisi lain, Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) dan negara produsen lainnya, termasuk Rusia, sepakat untuk memangkas produksi sebesar hampir 1,8 juta barel per hari (bph) pada paruh pertama 2017 demi meredakan kelebihan suplai yang telah melanda pasar selama dua tahun.“Saat ini kita sepertinya ada di posisi wait and see. Minyak telah mencapai level keseimbangannya mengingat tingkat suplai dan gambaran permintaan saat ini,” ujar Ric Spooner, kepala analis pasar CMC Markets.
Sehubungan dengan pasar finansial, lanjutnya, larangan Trump bagi para pengungsi dan warga dari tujuh negara berpenduduk mayoritas muslim untuk masuk ke AS telah berkontribusi terhadap penghindaran aset berisiko.Volume perdagangan minyak pun cenderung tipis di saat aktivitas sejumlah negara Asia, termasuk China, ditiadakan karena libur tahun baru China.Produksi minyak AS telah bergerak naik, dengan badan energi AS International Energy Agency (IEA) memprediksikan total pertumbuhan produksi AS sebesar 320.000 bph pada 2017 menjadi rata-rata 12,8 juta bph. Harga minyak mentah dunia memperpanjang pelemahannya pada perdagangan hari kedua, Senin (30/1/2017), tertekan oleh tanda-tanda tumbuhnya produksi di AS yang dapat menutupi upaya pemangkasan produksi oleh OPEC dan produsen lainnya.Berdasarkan data Bloomberg, harga minyak WTI kontrak Maret 2017 melemah 0,51% atau 0,27 poin ke US$52,90 per barel pada pukul 14.26 WIB, setelah dibuka turun tipis 0,04% atau 0,02 poin di posisi 53,15.Patokan Eropa minyak Brent untuk kontrak Maret 2017 turut melemah 0,67% atau 0,37 poin ke level US$55,15, setelah dibuka turun tipis 0,09% atau 0,05 poin di posisi 55,47. Ketidakpastian seputar gambaran kebijakan AS juga membebani pasar finansial setelah Presiden AS Donald Trump memerintahkan pembatasan imigrasi yang memicu kritik baik di AS maupun seluruh dunia.Berdasarkan data Baker Hughes, seperti dilansir Reuters hari ini, jumlah rig pembor AS bertambah 15 rig pekan lalu sehingga menjadikan total jumlah menjadi 566 rig, terbanyak sejak November 2015. PT Bestprofit Awaluddin mengatakan, saat ini pendapatan dari bisnis aeronautika masih mendominasi total pendapatan perseroan. Pendapatan non-aeronautika pada 2017 ini diperkirakan baru berkontribusi sebesar 13 persen terhadap total pendapatan AP II.Tahun ini, pendapatan non-aeronautika ditargetkan sebesar Rp 1,14 triliun, berasal dari PT Angkasa Pura Solusi (Rp 667 miliar), PT Angkasa Pura Kargo (Rp 443 miliar), serta PT Angkasa Pura Propertindo (Rp 38,7 miliar). “Saat ini ketiga anak usaha AP II tengah melakukan berbagai persiapan untuk menjalankan rencana bisnis,” ucap Awaluddin.PT Angkasa Pura Propertindo akan memulai bisnis perhotelan di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Kualanamu. Adapun PT Angkasa Pura Kargo tengah mengembangkan cargo village dan pengelolaan pergudangan di Bandara Soekarno-Hatta. PT Angkasa Pura II (Persero) menargetkan kontribusi bisnis non-aeronautika mencapai 50 persen dari total pendapatan perseroan. Guna mencapai target tersebut, AP II pada tahun 2016 telah mendirikan dua anak usaha baru, yakni PT Angkasa Pura Propertindo dan PT Angkasa Pura Kargo.“Kami optimistis target tersebut dapat tercapai pada 2018. Sehingga pada tahun itu, bandara-bandara AP II dapat disejajarkan dengan bandara kelas dunia lainnya yang kontribusi pendapatan bisnis nonaeronautikanya lebih besar dari bisnis aeronautika," kata Presiden Direktur AP II Muhammad Awaluddin melalui keterangan tertulis, Minggu (29/1/2017). Angkasa Pura II Genjot Tiga Usahanya Tingkatkan Pendapatan | PT Bestprofit Futures MayapadaDikatakannya lagi, ketiga anak usahanya diperkirakan dapat meraih pendapatan hingga Rp1,14 triliun pada 2017 atau kurang lebih 13 persen dari pendapatan AP II, yang berasal dari Angkasa Pura Solusi (APS) sebesar Rp667 miliar. Kemudian, Angkasa Pura Kargo (APK) sebesar Rp443 miliar, dan Angkasa Pura Propertindo (APP) sebesar Rp38,7 miliar. Pada awal tahun ini, ketiga perusahaan itu sedang persiapan menjalankan rencana bisnis. Seperti APP pada bisnis perhotelan, APK mengembangkan kawasan kargo dan pengelolaan pergudangan, dan APS mulai fokus pada bisnis informasi, komunikasi dan teknologi. Dan saat ini juga, kata Awaluddin, sedang bertransformasi untuk menjadi perusahaan yang mengoperasikan bandara kelas dunia yang salah satu cirinya berkontribusi pendapatan terbesar bukan lagi berasal dari bisnis aeronautika, namun dari bisnis nonaeronautika. Sehingga dapat berkontribusi 50 present atau lebih terhadap total pendapatan perseroan."Kami optimistis target ini dapat tercapai pada 2018, sehingga pada tahun itu juga bandara-bandara AP II dapat disejajarkan dengan bandara berkelas dunia lainnya yang kontribusi pendapatan bisnis nonaeronautika lebih besar dari bisnis aeronautika," kata Awaluddin. PT Angkasa Pura II menargetkan tahun 2107 akan meningkatkan pendapatan perusahaan dari bisnis nonaeronautika, dengan mengenjot tiga anak usahanya. Karena saat ini, kontribusi pendapatan masih didominasi bisnis aeronautika. Hal itu dikemukakan Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin dalam keterangan tertulisnya. Dia mengatakan pada 2016, AP II membentuk anak usaha Angkasa Pura Propertindo (APP) dan Angkasa Pura Kargo (APK) yang melengkapi anak usaha sebelumnya, yaitu Angkasa Pura Solusi (APS)."Kami berharap kontribusi bisnis nonaeronautika pada 2018 dapat mencapai 50 persen atau lebih terhadap total pendapatan perusahaan," kata Awaluddin dilansir Ant. 2016, APII Capai Laba Rp6,65 Triliun | PT Bestprofit Futures Mayapada"Kenaikan arus penumpang pesawat ini antara lain dipicu kebijakan perseroan yang memberikan sejumlah insentif kepada maskapai yang membuka rute internasional baru di sejumlah bandara serta bagi maskapai yang mengoperasikan extra flight di luar jam reguler bandara," katanya dikutip dari Antara, Minggu (29/1/2017). Selain itu, lanjut dia, kinerja positif juga didukung karena mengoperasikan sejumlah terminal baru pada 2016, yakni Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Terminal Baru Bandara Husein Sastranegara Bandung dan juga diresmikannya Terminal Baru Bandara Sultan Thaha Jambi oleh Presiden Joko Widodo.
"Efisiensi untuk efektivitas yang lebih baik khususnya pada kuartal IV/2016 juga membantu AP II dapat meraih pendapatan Rp6,65 triliun, yang di mana angka tersebut lebih tinggi dari target awal perseroan Rp6,57 triliun," tambah dia. PT Angkasa Pura II membukukan pendapatan perseroan (unaudited) tahun 2016 sebear Rp6,65 triliun, atau meningkat sekitar 18 persen dibandingkan perolehan tahun sebelumnya yang mencapai Rp5,64 triliun . Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin memerincikan bahwa pendapatan pada Januari-Desember 2016 sebesar Rp4,03 triliun berasal dari bisnis aeronautika seperti Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U), biaya pendaratan pesawat, dan pemakaian garbarata. Sementara itu, bisnis nonaeronautika seperti konsesi, sewa ruang, reklame, serta bisnis kargo dan sebagainya pada periode yang sama mencetak pendapatan Rp2,62 triliun.Adapun, peningkatan pendapatan itu sejalan dengan naiknya arus penumpang pesawat di 13 bandara yang dikelola perusahaan dari 84,29 juta penumpang pada 2015 naik 12 persen menjadi 94,63 juta penumpang pada 2016. PT Bestprofit |
PT Bestprofit FuturesPT Bestprofit Futures Archives
April 2017
Networks
|