Ada 10 indikator dalam penilaian tata kelola ekonomi KPPOD. DI antaranya adalah perizinan usaha, ketenagakerjaan, biaya transaksi, akses dan kepastian hukum. Selain itu, ada juga interaksi pemerintah daerah dengan pelaku usaha, program pengembangan usaha swasta, kapasitas dan integritas kepala daerah, infrastruktur daerah, keamanan dan resolusi konflik, serta kualitas peraturan daerah.Pontianak dinilai unggul terutama pada variabel kualitas infrastruktur dan kapasitas serta integritas kepala daerah. Sementara, Robert mengatakan bahwa inovasi Pemda jadi faktor kunci dalam perbaikan tata kelola di daerah indonesia timur. Pemerintah Gorontalo misalnya, mendapat penilaian terbaik dalam program pengembangan usaha swasta.Salah satu inovasi yang dilakukan pemda setempat adalah dengan pengembangan klaster komoditas unggulan UMKM hingga tingkat kecamatan lewat program Kawasan Ekonomi Kecamatan (KEK). Begitupun Makassar yang menempati peringkat terbaik dalam interaksi pemerintah daerah dan pelaku usaha. Di kota asal Wakil Presiden Jusuf Kalla ini, pemerintah daerahnya mengembangkan program Smart City dan forum komunikasi rutin bulanan dengan pelaku usaha. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menobatkan Pontianak sebagai kota dengan tata kelola ekonomi terbaik. Dari sepuluh kota pada peringkat teratas, enam di antaranya ada di Indonesia timur. "Daerah-daerah di belahan tengah dan timur mulai menunjukkan perbaikan tata kelola dan mengejar ketertinggalan," kata Direktur Eksekutif KPPOD Robert Na Endi Jaweng di Jakarta, Selasa (1/2).Adapun sepuluh peringkat ibukota provinsi dengan tata kelola terbaik adalah Pontianak, Gorontalo, Semarang, Samarinda, Palu, Makassar, Banda Aceh, Kendari, Manado, dan Ambon. Palu Didapuk Jadi Kota Paling Ramah untuk Dunia Usaha | PT Bestprofit Futures"Palu dinilai memiliki kemudahan untuk mendapatkan lahan usaha. Pengurusan sertifikat juga dianggap mudah dan rendahnya penggusuran," tukasnya. Adapun 3 indeks penilaian untuk biaya transaksi adalah tingkat keberatan retribusi, keberadaan donasi pada Pemda, dan tingkat hambatan donasi ke Pemda, dan 5 indeks penilaian akses dan kepastian hukum, Koordinator Peneliti KPPOD Boedi Rheza memaparkan hasil survei yang dilakukan oleh KPPOD untuk Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) di 32 Ibukota Provinsi. Dari 32 Ibukota, Palu menjadi peringkat pertama dalam untuk indeks biaya transaksi serta akses dan kapasitas hukum atas lahan. "Palu untuk indeks biaya transaksi tidak ada gangguan untuk pelaku usaha. Tidak ada yang merasa keberatan dengan biaya pajak, retribusi dan donasi Pemda. Bahkan tidak ada pelaku usaha yang dikenakan pungutan atas distribusi barang antar daerah atau kepada pihak manapun,"ementara, untuk akses dan kapasitas hukum atas lahan Palu jadi peringkat teratas dilihat dari 5 indeks. Salah satunya waktu kepengurusan sertifikat usaha yang dianggap mudah dan tidak rumit. Medan Kota Terburuk Tata Kelola Ekonomi Daerah | PT Bestprofit FuturesSelain itu, Medan juga tercatat memiliki prestasi buruk dalam menjalankan pelayanan perizinan. KPPOD menemukan, hanya ada 11 perizinan bisa diurus di lembaga pelayanan satu atap di Kota Medan."Belum seluruh perizinan di Medan bisa dilayani secara terpadu. IMB (izin mendirikan bangunan), misalnya, masih harus diurus melalui dinas teknis, Dinas Tata Ruang dan Bangunan," tandasnya.
KPPOD menggunakan metodologi penelitian dengan melibatkan 40 perusahaan di 32 daerah dengan kriteria skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar di sektor industri, perdagangan serta jasa. Penilaian dokumen menggunakan score card terhadap peraturan daerah yang terdiri dari pungutan pajak dan retribusi, serta perizinan non pungutan. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mencatat, Medan sebagai ibu kota provinsi dengan tata kelola ekonomi daerah terburuk di Indonesia sepanjang 2016. Peringkat tersebut berdasarkan rendahnya kapasitas dan integritas kepala daerah yang dirasa menghambat kegiatan usaha. "Kami melihat faktor kapasitas dan integritas kepala daerah sangat rendah," kata peneliti KPPOD Boedi Rheza saat diskusi di Restoran Bumbu Desa, Jalan Cikini Raya.Sementara itu, indeks kapasitas dan integritas kepala daerah di Medan hanya 5,82. "Bahkan di tingkat provinsi, Sumatera Utara, ada pejabat yang ditangkap," tutur Boedi. PT Bestprofit
0 Comments
Leave a Reply. |
PT Bestprofit FuturesPT Bestprofit Futures Archives
April 2017
Networks
|