Pengelolaan Keuangan I BPK Mencatat Persoalan Bukan Hanya dalam Pengadaan Kapal | Best profitAbdul Halim yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu menyatakan bahwa proyek pengadaan kapal perikanan yang menjadi temuan di dalam laporan audit BPK mengindikasikan semrawutnya perencanaan dan terkesan asal-asalan.“Proyek pengadaan kapal perikanan menimbulkan kerugian bertingkat bagi masyarakat nelayan penerima karena kapal tidak bisa dioperasikan meski sudah diserahterimakan,” paparnya, di Jakarta, Senin (29/5).Namun, BPK menyebutkan persoalan proyek pengadaan bukan menjadi alasan utama pemberian opini TMP pada laporan keuangan KKP pada 2016. BPK mengungkapkan pihaknya menemukan banyak masalah lainnya. Anggota BPK, Rizal Djalil, di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Senin (29/5), menyatakan beberapa masalah lainnya lagi yakni berdasarkan realisasi belanja barang per 31 Desember 2016 senilai 4,4 trilliun rupiah. Realisasi belanja tersebut, di antaranya 209,22 miliar rupiah untuk pembayaran pembangunan kapal perikanan untuk diserahkan terhadap masyarakat.Adapun pembayaran pembangunan kapal perikanan merupakan pembayaran 100 persen atas fisik pekerjaan kapal yang belum diselesaikan 100 persen. Berdasarkan berita acara serah terima per 31 Desember 2016, diserahkan dari galangan ke koperasi sebanyak 48 kapal dari 756 kapal yang direalisasikan 100 persen pembayarannya.BPK, terang Rizal, tak bisa mengantongi bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat soal kewajaran nilai itu. “Karenanya lembaga itu tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut,” ungkapnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diminta memperbaiki perencanaan keuangan sehingga tidak terkesan asal-asalan dalam penyusunannya. Hal itu menyusul predikat Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer yang disematkan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan KKP pada 2016.Pengamat sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim menyatakan rapor disclaimer oleh BPK terkait dengan laporan keuangan KKP harus menjadi cambuk bagi kementerian untuk memperbaiki kinerja program dan kinerja keuangannya. Menurut dia, penting untuk dicatat bahwa audit bukan perkara administrasi semata, melainkan cermin tentang perencanaan, implementasi atau penerapan, dan evaluasi program. Awak Kapal Pengawas Perikanan Dipulangkan | Best profitKemudian Saudara Gunawan berada di kapal Vietnam Coast Guard hingga sampai di pangkalan operasi Vietnam Coast Guard di Ho Chi Min City, untuk kemudian diserahkan secara resmi kepada Konsulat Jenderal RI di Ho Chi Min City pada tanggal 27 Mei 2017. “Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, khususnya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Hanoi, dan Konsulat Jenderal RI di Ho Chi Min City, Vietnam, sehingga Sdr. Gunawan dapat kembali ke tanah air dengan keadaan sehat.Sementara itu, KKP melalui Direktorat Jenderal PSDKP juga akan memproses pemulangan sejumlah 343 Anak Buah Kapal (ABK) Vietnam yang saat ini masih ditampung di beberapa kantor Unit Pelaksana Teknis PSDKP, ungkap Eko. Nelayan yang akan dipulangkan tersebut merupakan nelayan yang ditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan, dalam berbagai operasi karena melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Namun status hukumnya bukanlah tersangka (non yustisia) serta nelayan yang hanya menjadi saksi.Ketentuan pemulangan nelayan asing yang berstatus non tersangka telah diatur dalam Pasal 83A ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menyebutkan bahwa selain yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana perikanan atau tindak pidana lainnya, awak kapal lainnya dapat dipulangkan termasuk yang berkewarganegaraan asing. Dalam hal proses hukum tindak pidana perikanan, yang ditetapkan tersangka adalah Nakhoda dan Kepala Kamar Mesin (KKM). Sedangkan yang lainnya hanya berstatus sebagai saksi ataupun tidak memiliki status (non tersangka dan non saksi).Awak Kapal Pengawas (AKP) Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas nama Danang Gunawan Wibisono, dipulangkan dari Vietnam dan tiba di Jakarta pada tangggal 29 Mei 2017. Pemulangan berhasil dilaksanakan atas koordinasi yang intensif antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Vietnam melalui saluran diplomasi antara kedua Negara yang telah terjalin dengan baik. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Eko Djalmo, di Jakarta (29/5). Selanjutnya, Eko Djalmo menambahkan bahwa Danang Gunawan Wibisono merupakan AKP Hiu Macan 01 yang turut serta dalam proses penangkapan 5 (lima) kapal perikanan Vietnam oleh Kapal Pengawas (KP) Hiu Macan 001 pada tanggal 21 Mei 2017 di perairan Laut Natuna, Kepulauan Riau. Saat melakukan pengawalan, kapal perikanan yang dinaiki oleh Gunawan tenggelam di lokasi penangkapan, yang akhirnya Gunawan dievakuasi ke kapal yang terdekat, yaitu kapal Vietnam Coast Guard. AKP Indonesia Dipulangkan ke Jakarta oleh Vietnam, Dirjen KKP: Terima Kasih | Best profit“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, khususnya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Hanoi, dan Konsulat Jenderal RI di Ho Chi Min City, Vietnam, sehingga saudara Gunawan bisa kembali ke Tanah Air dengan keadaan sehat," ungkap Eko.
Danang Gunawan Wibisono merupakan AKP Hiu Macan 01 yang turut serta dalam proses penangkapan lima kapal perikanan Vietnam oleh Kapal Pengawas (KP) Hiu Macan 001 pada 21 Mei 2017 lalu di perairan Laut Natuna, Kepulauan Riau.Saat melakukan pengawalan, kapal perikanan yang dinaiki Gunawan tenggelam di lokasi penangkapan. Dia lantas dievakuasi ke kapal terdekat, yaitu kapal Vietnam Coast Guard. Awak Kapal Pengawas (AKP) Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bernama Danang Gunawan Wibisono telah dipulangkan dari Vietnam dan sudah tiba di Jakarta, hari ini, Senin (29/5).Pemulangan berhasil dilakukan atas koordinasi intensif antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Vietnam, melalui saluran diplomasi antara kedua negara.Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Eko Djalmo Asmadi menyampaikan terima kasih atas kerja sama kedua negara tersebut. Best profit
0 Comments
Leave a Reply. |
PT Bestprofit FuturesPT Bestprofit Futures Archives
April 2017
Networks
|