Jumlah tenaga kerja produktif sampai saat ini masih terbatas | PT Bestprofit Futures Pekanbaru Dijelaskannya, saat ini perbandingan antara kebutuhan industri dengan jumlah tenaga kerja produktif sekitar enam berbanding satu. Dia menyebutkan, tahun lalu, total kebutuhan tenaga kerja industri terampil berdasarkan permintaan industri sekitar 73.500 orang tetapi hanya terpenuhi sekitar 11.600 orang. Beberapa industri terpaksa mengambil tenaga kerja terampil dari industri lainnya. Kondisi itu dipicu beragam masalah, termasuk kurangnya pengajar produktif pada sekitar 13,5 ribu sekolah menengah kejuruan (SMK) di Indonesia. Kekurangan pengajar produktif berdampak pada penurunan lulusan yang produktif. Jumlah tenaga kerja produktif sampai saat ini masih terbatas sehingga tak mampu mengimbangi pertumbuhan industri. Kondisi itu dikhawatirkan menjadi ancaman bagi keberlanjutan industri ke depannya. Lihat Juga : RI Gugat PTT soal Kasus Montara “Ini yang perlu kita kejar ke depannya, agar ketimpangan ini bisa dikurang,“ ungkap Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Kementerian Perindustrian, Mujiyono dalam diskusi menyoal masalah tenaga kerja produktif di Jakarta, akhir pekan lalu. Bank Mesti Pertimbangkan Modal | PT Bestprofit Futures PekanbaruMeski demikian, Mirza mengatakan BI memang belum mengatur besaran spesifik mengenai rasio dividen ataupun parameter lain bagi perbankan dalam memberikan dividen kepada para pemegang saham. Menurut dia, pengaturan pemberian dividen merupakan ranah mikroprudensial yang lebih tepat diatur Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Kami tidak bilang usulannya berapa, cuma bagi BI, sebaiknya arahnya seperti itu. Bank-bank yang (rasio/indikatornya) kecil, dividennya besar, itu sebaiknya harus diperhatikan,” kata Mirza. Selain kecukupan pendanaan atau Dana Pihak Ketiga (DPK), lanjut Mirza, perbankan juga harus menjamin kecukupan modalnya untuk mengekspansi kreditnya tahun ini.BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan rentang pertumbuhan kredit perbankan yang cukup ekspansif tahun ini, yakni dengan batas atas 12 persen (yoy). Pada 2016, kredit perbankan hanya tumbuh 7,8 persen (yoy). Bank Indonesia (BI) mengingatkan pemberian porsi dividen dari laba perbankan perlu memperhitungkan dampak penurunan rasio kecukupan modal dan kemampuan bank tersebut dalam mencapai target penyaluran kreditnya di tahun ini. Terkait itu, bank sentral berencana mengatur pengelolaan dividen perbankan guna memperkuat permodalan dalam menghadapi goncangan. Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara, mengatakan bank yang memiliki indikator rasio kecukupan modal bank atau Capital Adequacy Ratio (CAR), kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) ataupun rasio biaya pencadangan yang lebih buruk dibanding rata-rata industri perbankan, sebaiknya tidak memberikan dividen yang terlalu tinggi kepada para pemegang saham.Berdasarkan catatan BI, pada akhir Januari 2017, CARindustri perbankan sebesar 23 persen dan NPL gross mencapai 3,1 persen. “Tentu sebaiknya jangan memiliki dividen pay out ratio yang terlalu tinggi karena bisa memakan permodalan,” kata Mirza, di Jakarta, Jumat (17/3). PLN Teken Proyek Pembangkit Rp21,1 Triliun | PT Bestprofit Futures Pekanbaru“Hal tersebut dalam rangka memenuhi kekurangan pasokan daya, menggantikan pembangkit BBM eksisting yang tidak efisien, menaikkan rasio elektrifikasi pada daerah yang elektrifikasinya masih tertinggal dan meningkatkan kemampuan pasokan daya untuk daerah perbatasan serta pulau terluar,” paparnya.Penandatanganan 16 proyek pembangkit dan transmisi ini diharapkan menjadi awal baik bagi kesuksesan Program 35 ribu MW. Pembangunan proyek pembangkit ini direncanakan rampung pada 2018. Dengan demikian, rencana pemerintah mewujudkan target rasio elektrifikasi sebesar 99 persen pada 2019 dapat tercapai.
Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Adi Toegarisman menambahkan pihaknya akan membantu PLN dalam mengawasi proyeknya. Hal itu untuk mengantisipasi menjamurnya proyek-proyek yang mangkrak. “Kami siap mengawal proyek-proyek PLN,” pungkasnya.PTPerusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN secara resmi menandatangi kontrak 16 proyek pembangkit dengan skema Engineering Procurement Construction (EPC) senilai 21,1 triliun rupiah. Proyek itu menjadi bagian dari program pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35 ribu mega watt (MW). “PLN juga siap membangun Transmisi 500 kilo Volt (kV) sepanjang 928 kilometer sirkit (kms) di Jalur Utara Jawa,” ungkap Direktur Utama PLN, Sofyan Basir dalam acara penandatangan kontrak tersebut di Jakarta, Jumat (17/3).Penandatanganan ini disaksikan oleh Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Adi Toegarisman, Direktur I Bidang Perekonomian Pada Jamintel (Ketua TP4P) Aditia Warman, Sekretaris TP4P Yudi Handono, Ketua Tim Satgas Pengawal dan Pengaman Proyek GITETdan SUTETIrwan Sinuraya. Lebih lanjut, Basir merincikan, dari total 16 proyek itu, khusus untuk nilai investasi pembangkit sebesar 13 triliun rupiah. Angka itu belum mencakup pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), sementara nilai investasi transmisi 2,1 triliun rupiah, dan biaya Long Term Service Agreement untuk 5 tahun senilai 6 triliun rupiah. Sofyan menyampaikan pemerintah serius untuk merealisasikan penyediaan listrik sebesar 35 ribu MW dalam jangka waktu lima tahun, yang telah dikukuhkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, serta penyediaan tenaga listrik daerah terpencil, pulau terluar dan daerah perbatasan berdasarkan surat Kementrian ESDM No. 8261/23/MEM.L/2014 tertanggal 19 Desember 2015. PT Bestprofit
0 Comments
Leave a Reply. |
PT Bestprofit FuturesPT Bestprofit Futures Archives
April 2017
Networks
|